Survei LSI: Mayoritas Responden Percaya Demonstrasi Mahasiswa Tak Ditunggangi

Kompas.com - 06/10/2019, 22:13 WIB
Aksi damai mahasiswa di bawah jembatan layang Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOAksi damai mahasiswa di bawah jembatan layang Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia ( LSI) menunjukkan bahwa sebanyak 46,8 persen responden meyakini bahwa aksi demonstrasi mahasiswa berbeda dengan unjuk rasa yang dilakukan untuk menentang Presiden Joko Widodo.

Hal itu dipaparkan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparan rilis temuan survei Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik di Erian Hotel, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

"Kalau kita lihat hanya 11,8 persen publik yang menyatakan bahwa demonstrasi itu ditumpangi oleh orang-orang anti Jokowi. 16,4 persen menyatakan demonstrasi itu digerakan oleh orang anti Jokowi. Tapi sebagian besar, 46,8 persen publik itu menyatakan bahwa ada demonstrasi mahasiswa ada demonstrasi lain," kata Djayadi dalam paparannya.

Baca juga: Lahirkan Inovasi, Kepala BPPT Minta Mahasiswa Kolaborasi

Djayadi menuturkan, pada awalnya ada 1.010 responden yang ditanyakan apakah mereka mengetahui atau mengikuti dinamika demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.

Hasilnya, 59,7 persen dari responden mengaku tahu atau mengikuti perkembangan aksi mahasiswa itu. Sementara sisanya tidak mengetahui atau mengikuti dinamiknya.

Lalu, dari responden yang tahu soal demonstrasi itu, mereka disodorkan tiga pandangan. Pertama, demonstrasi mahasiswa digerakkan oleh orang yang anti Presiden Jokowi. Kedua, demonstrasi mahasiswa sepenuhnya ditumpangi orang-orang anti Presiden Jokowi.

Ketiga, pandangan ada dua kelompok berbeda, yaitu demonstrasi mahasiswa yang murni menentang sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang seperti UU KPK hasil revisi serta demonstrasi kelompok anti Jokowi.

Sesuai paparan, sebanyak 46,8 persen memilih pandangan ketiga. Sedangkan, 16,4 persen memilih pandangan pertama, 11,8 persen memilih pandangan kedua. Sisanya, 25 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

"Jadi masyarakat cukup jelas melihat dua arus dalam demonstrasi itu. Maksudnya kalau ada tuduhan semata-mata anti Jokowi, masyarakat tidak setuju. Masyarakat melihat aspirasi mahasiswa yang utama itu murni menentang antara lain revisi UU KPK," kata dia.

Dalam survei ini, LSI mengambil responden secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya pada Desember 2018 hingga September 2019 yang berjumlah 23.760 orang dan punya hak pilih.

Dari total responden itu, dipilih responden yang memiliki telepon, jumlahnya 17.425 orang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X