Kapolri Sebut Rusuh Pasca-demonstrasi Mahasiswa Mirip Peristiwa 22 Mei

Kompas.com - 26/09/2019, 19:17 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan bahwa aksi anarkistis yang terjadi di sekitar Gedung DPR pasca-demonstrasi mahasiswa 24-25 September 2019 malam memiliki pola yang mirip dengan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Pada 24 September 2019, mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPR menentang langkah DPR yang akan mengesahkan beberapa RUU.

Namun, aksi tersebut berubah jadi kacau dan rusuh setelah polisi menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah mahasiswa pada sorenya.

Hal yang sama juga terjadi jelang sore hingga malam pada 25 September 2019 saat para pelajar setingkat SMA melakukan aksi di depan Gedung DPR.

"Kami melihat di Jakarta tidak tepat caranya ada penggunaan bom molotov dan pembakaran pos polisi, pembakaran ban, kekerasan pelemparan batu dan lain-lain dengan menggunakan senjata-senjata mematikan," kata Tito saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Kamis (26/9/2019).

"Ini mirip dengan pola kerusuhan 21-23 Mei. Dimulainya sore hari berlangsung sampai malam hari. Ini terlihat cukup sistematis. Ada pihak-pihak yang mengatur itu," ujarnya.

Baca juga: Kapolri: Polisi Juga Manusia, Bukan Robot

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aksi 21-23 Mei 2019 yang dimaksud adalah aksi kerusuhan yang terjadi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memprotes hasil Pemilu 2019.

Lebih jauh, Kapolri bahkan menyebut, ada penumpang gelap dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan di sekitar Gedung DPR/MPR.

Ada beberapa temuan kepolisian yang mengarahkan pada kesimpulan tersebut.
Pertama, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR semula berlangsung damai dan elegan.

Mahasiswa disebut menyampaikan pendapatnya dengan baik, yakni menolak RKUHP dan UU KPK hasil revisi.

Namun, begitu menjelang malam, demonstrasi damai itu berubah menjadi kerusuhan. Kondisi itu pun berlangsung hingga sehari setelahnya.

Kedua, dari hal pertama tadi, ditemukan fakta bahwa demonstran mempersiapkan diri dengan senjata yang mematikan.

Ketiga, polisi juga menangkap demonstran yang mengaku dibayar untuk mengikuti aksi unjuk rasa itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X