Kalla Minta Pemda Ubah Pengelolaan Drainase, Tak Lagi Buang Limbah ke Laut

Kompas.com - 08/10/2019, 14:10 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional Nasional di Komplek Parlemen MPR DPR DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019). Kompas.com/Hotria MarianaWakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional Nasional di Komplek Parlemen MPR DPR DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah mengubah sistem pengelolan drainase agar tak lagi membuang limbah dari selokan ke laut.

Hal itu disampaikan Kalla dalam Sustainable Development Goals' atau SDG'S Anuual Meeting di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Kalla menilai, perlu ada paradigma baru dalam mengelola drainase agar tak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan. Laut tak boleh jadi tempat pembuangan sebab di dalamnya terdapat sejumlah sumber daya yang berguna bagi kehidupan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Program Pembenahan Drainase Jalan Nasional

Apalagi, 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga kelestarian ekosistem laut sebagai sumber perekonomian harus benar-benar dijaga.

"Dulu kota sampai sekarang, air kotornya dibuang ke laut. Kota di pinggir laut seperti Makassar, tinjanya dibuang ke laut. Semua harus dibalik, semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikelola lagi," kata Kalla.

Jusuf Kalla meminta semua pemerintah daerah mendesain ulang sistem drainase agar limbah cair dikelola di darat agar tak mencemari laut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meyakini, jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, laut di Indonesia semakin bersih dan sumber daya di dalamnya ikut terjaga.

Baca juga: Mengolah Kekayaan Rumput Laut Karawang dengan Memberdayakan Para Ibu

Hal tersebut bisa menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem laut.

"Semua harus dibalik. Semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikeola lagi. Jadi jangan cuma berpidato soal SDG's, tapi bagaiamana mengubah kota. Bukan pekerjaan gampang mengembalikan ke darat itu kotoran daripada ke laut," kata Kalla.

"Jakarta juga harus mengubah sistem itu. Selokan kita harus tidak lagi ke laut, tapi kembali ke darat. Bukan sesuatu yang tidak mudah," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X