Salin Artikel

Kalla Minta Pemda Ubah Pengelolaan Drainase, Tak Lagi Buang Limbah ke Laut

Hal itu disampaikan Kalla dalam Sustainable Development Goals' atau SDG'S Anuual Meeting di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Kalla menilai, perlu ada paradigma baru dalam mengelola drainase agar tak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan. Laut tak boleh jadi tempat pembuangan sebab di dalamnya terdapat sejumlah sumber daya yang berguna bagi kehidupan.

Apalagi, 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga kelestarian ekosistem laut sebagai sumber perekonomian harus benar-benar dijaga.

"Dulu kota sampai sekarang, air kotornya dibuang ke laut. Kota di pinggir laut seperti Makassar, tinjanya dibuang ke laut. Semua harus dibalik, semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikelola lagi," kata Kalla.

Jusuf Kalla meminta semua pemerintah daerah mendesain ulang sistem drainase agar limbah cair dikelola di darat agar tak mencemari laut.

Ia meyakini, jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, laut di Indonesia semakin bersih dan sumber daya di dalamnya ikut terjaga.

Hal tersebut bisa menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem laut.

"Semua harus dibalik. Semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikeola lagi. Jadi jangan cuma berpidato soal SDG's, tapi bagaiamana mengubah kota. Bukan pekerjaan gampang mengembalikan ke darat itu kotoran daripada ke laut," kata Kalla.

"Jakarta juga harus mengubah sistem itu. Selokan kita harus tidak lagi ke laut, tapi kembali ke darat. Bukan sesuatu yang tidak mudah," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/14103211/kalla-minta-pemda-ubah-pengelolaan-drainase-tak-lagi-buang-limbah-ke-laut

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke