Kompas.com - 05/10/2019, 18:54 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) diikuti Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (tengah) bersiap memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahawa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa telah diambil alih oleh para perusuh yang  ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019  pada 20 Oktober 2019. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPanglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) diikuti Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (tengah) bersiap memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahawa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa telah diambil alih oleh para perusuh yang ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 pada 20 Oktober 2019. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI siap mendukung Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.

Khususnya, setelah kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada Senin (23/9/2019) lalu.

Hadi berharap dengan adanya stabilitas keamanan, maka kegiatan ekonomi masyarakat tak terganggu.

"TNI menggelar kekuatan dalam rangka mendukung Kepolisian RI di beberapa tempat termasuk di Jayapura dan Wamena," ujar Hadi ketika ditemui seusai upacara peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).

"Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa stabilitas keamanan terus akan kita jaga sehingga perekonomian terus berjalan dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Panglima TNI: Senin, Aktivitas Sekolah di Wamena Kembali Normal

TNI juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merehabilitasi gedung-gedung yang rusak.

Rencananya, pemerintah akan membangun hunian sementara bagi para pengungsi.

Tercatat pasca-kerusuhan, ada 3.800 pengungsi di Wamena. Mereka tersebar di berbagai beberapa titik pengungsian. Pengungsi juga menempati markas Kodim, Koramil hingga Polsek. Sedangkan di Jayapura, terdapat sekitar 3.500 pengungsi.

Hadi memastikan bahwa layanan bantuan kesehatan, dapur umum dan penyaluran bantuan logistik bagi pengungsi berjalan dengan baik.

"Kementerian Sosial terus memantau para pengungsi khusus di wilayah jayapura yang terbagi di beberapa tempat. Ada juga paguyuban dari Makassar, Madura, dan Sumatera Barat yang memfasilitasi pengungsi tersebut," kata Hadi.

Baca juga: Panglima TNI: Ada 3.800 Pengungsi di Wamena, 8.600 Orang di Jayapura

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.