Mengalah Dalam Perebutan Ketua MPR, Gerindra Gabung Koalisi Jokowi?

Kompas.com - 05/10/2019, 14:59 WIB
Politisi Partai Gerindra Habiburokhman hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Politisi Partai Gerindra Habiburokhman hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 bukan karena hendak masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

"Keputusan itu (mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR) bukan berarti kita masuk koalisi. Kan belum diputuskan juga sikap partai, apakah gabung koalisi atau oposisi," ujar Habiburokhman saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga belum memberi arahan mengenai apakah Gerindra akan tetap berada di oposisi atau bergabung ke pendukung pemerintah.

Baca juga: Beragam Kepentingan Parpol dan DPD di Balik Pemilihan Ketua MPR...

Habiburokhman menambahkan, dalam konteks perebutan kursi Ketua MPR, Gerindra ingin menunjukkan tak ada sikap pragmatisme politik atau kepentingan semata demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan tertentu.

"Prabowo hanya ingin menunjukkan bahwa kita tidak ada pragmatis-pragmatis, tidak mengedepankan kepentingan elite, perseorangan dan partai," ujar dia.

Ia sendiri sedikit menyayangkan mengapa posisi pucuk pimpinan di parlemen, seluruhnya diisi oleh tokoh yang mendukung pemerintah.

Menurut dia, check and balances diperlukan di parlemen sehingga kekuasaan dapat diawasi secara baik.

"Check and balances diperlukan dan harus berjalan di parlemen. Kan ada tiga fungsi DPR dan MPR, salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi itu mesti dilaksanakan semua anggota parlemen sebagai tugas pokok dan fungsinya," tuturnya kemudian.

Diberitakan sebelumnya, Gerindra sempat mendorong kadernya Ahmad Muzani untuk menjabat Ketua MPR RI.

Baca juga: Mengapa Jabatan Ketua MPR Jadi Rebutan?

Sementara delapan fraksi di DPR dan unsur DPD sepakat mendukung calon dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Namun demikian, pada Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam, Gerindra akhirnya mendukung Bambang Soesatyo untuk menduduki kursi tersebut.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di parlemen, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, manuver itu didasarkan atas konsultasi dengan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X