Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Feri Amsari Bertemu Jokowi dan Bicarakan Perppu, "Presiden Bersama Rakyat atau Partai?"

Kompas.com - 01/10/2019, 13:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menjadi salah satu orang yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka pada Kamis (26/9/2019).

Feri diundang bersama tokoh lain, seperti Mahfud MD, Erry Riyana Hadjapamekas, Bivitri Susanti, Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis-Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab, hingga Azyumardi Azra.

Kepada Kompas.com, Feri menceritakan soal bagaimana ia bisa ikut dalam pertemuan itu, apa saja yang dibicarakan hingga pesan khususnya ke Presiden Jokowi.

"Saya diundang setelah aksi di Sumatera Barat, tiba-tiba ada undangannya, besoknya kalau bisa bertemu Presiden. Saya berpikir agak berat karena tiket pesawat kan susah ya mendadak begitu, nah ternyata dapat pesawat akhirnya jadi pergi," kata Feri saat dihubungi, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: Romo Magnis: Saya Harap Jokowi Berani Terbitkan Perppu Batalkan UU KPK

Dalam pertemuan bersama di Istana, kata Feri, Jokowi berbicara banyak hal, seperti kebakaran hutan dan lahan, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi Undang-Undang tentang KPK, hingga demonstrasi mahasiswa.

"Pembicaraan itu didominasi oleh para senior, sudah berapa kali aku tunjuk tangan, tidak juga digubris Pak Goenawan Mohamad, karena beliau yang memoderatori pertemuan itu," ujar Feri.

"Pokoknya yang bicara awalnya Pak Goenawan, Mbak Bivitri, Pak Mahfud, Pak Erry, lalu beberapa senior lain, nah itu saya angkat tangan terus itu," kata dia.

Baca juga: POPULER SEPEKAN: Kebimbangan Jokowi dalam Merilis Perppu Pembatalan Revisi UU KPK

Akhirnya, ia dapat kesempatan berbicara dengan Presiden Jokowi setelah "ditolong" oleh peserta lain, yaitu seniman Jajang C Noer.

Jajang, kata Feri, meminta Goenawan mempersilakan Feri berbicara.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com