Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Akui Cicil Setoran "Fee" Rp 5 Milar Lewat Kenalan Eks Bupati Lampung Tengah

Kompas.com - 30/09/2019, 19:33 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manager PT Sorento Nusantara bernama Tafip Agus Suyono mengakui telah mencicil setoran fee sebesar Rp 5 miliar melalui kenalan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, Soni Adiwijaya.

Menurut Tafip setoran itu dicicil setelah mendapat persetujuan dari atasannya Direktur PT Sorento Nusantara Budi Winarto alias Awi.

Hal itu diungkapkan Tafip saat bersaksi untuk Awi, terdakwa kasus dugaan suap ke mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"Itu dicicil, Pak. Pertama ada Rp 1 miliar, ada Rp 500 juta, ada Rp 1 miliar, ada Rp 500 juta, ada yang Rp 300 juta ada yang Rp 200 juta, saya lupa rinciannya. Totalnya Rp 5 miliar (diserahkan) melalui Pak Soni semua," kata Tafip di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca juga: KPK Tahan Penyuap Mantan Bupati Lampung Tengah Terkait Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Tafip, penyerahan fee itu sudah atas persetujuan Awi demi mendapatkan pekerjaan proyek di Lampung Tengah.

Oleh karena itu, Tafip mengaku memerintahkan kepala kasir perusahaan untuk mencairkan uang tersebut.

Tafip pun mengakui tak ada tanda terima yang diberikan ke Soni.

"Tanda terima sudah pasti enggak ada, Pak, kalau untuk hal-hal kayak gitu. Paling kita catat sebagai piutang Pak Budi Winarto," kata Soni.

Baca juga: Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Panggil 8 Anggota DPRD

Tafip memperkirakan Soni dekat dengan Mustafa, lantaran Soni pernah berkata bahwa dirinya memiliki koneksi ke Mustafa. Tafip juga tak heran kenapa Soni mampu mencarikan proyek untuk perusahaannya.

"Ya disampaikan (Soni) pasti. (Soni mengatakan) ada link lah ke Pak Bupati. Bilangnya begitu. Kalau keyakinan untuk Pak Soni ya dari awal kita yakin. Beliau (Soni) cerita ada kedekatan atau koneksi lah dengan Pak Bupati," kata dia.

Direktur PT Sorento Nusantara Budi Winarto alias Awi didakwa menyuap mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa secara bertahap senilai Rp 5 miliar.

Menurut jaksa, uang itu sebagai commitment fee ke Mustafa untuk pengurusan paket pekerjaan jalan di Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa sendiri sebelumnya sudah divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait kasus suap ke sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah.

Mustafa juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, hak politik Mustafa dicabut selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Pada 30 Januari 2019, Mustafa ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara yang melibatkan Awi tersebut.

Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Nilainya sekitar Rp 95 miliar.

Salah satu penerimaan fee itu berasal dari Awi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com