Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Benny Wenda di Sidang Umum PBB | Jurnalis Indonesia Tertembak di Hong Kong

Kompas.com - 30/09/2019, 05:23 WIB
Bayu Galih

Penulis

KOMPAS.com - Kondisi Papua yang belum kondusif menjadi tantangan yang harus diselesaikan Pemerintah Indonesia saat ini. Namun, tantangan itu tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri.

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah upaya diplomasi yang dilakukan sejumlah tokoh yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Salah satunya adalah Benny Wenda.

Kali ini, Benny Wenda berupaya untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Minggu (29/9/2019).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah memberikan tanggapan atas informasi terkait Benny Wenda.

Menurut Faizasyah, untuk dapat hadir di Sidang Umum PBB, maka orang itu harus terakreditasi dan resmi mewakili suatu negara.

"Untuk seseorang menghadiri sidang (umum PBB), dirinya perlu terakreditasi dan resmi merupakan wakil atau bagian dari delegasi negara tertentu," kata Teuku Faizasyah kepada Kompas.com, Minggu (29/9/2019).

Meski begitu, menurut Faizasyah, Kemenlu mengaku tidak punya keperluan untuk mengamati aktivitas Benny Wenda jika memang berada di New York.

"Tapi ini saya berbicara kondisi umum, tidak ada keperluan untuk memonitor aktivitas yang bersangkutan," kata dia.

Tanggapan Kemenlu mengenai Benny Wenda menjadi artikel terpopuler yang paling banyak dibaca di Kompas.com kemarin.

Artikel selengkapnya dapat Anda baca: Tokoh Separatis Papua Benny Wenda ke Sidang PBB, Ini Kata Kemenlu RI

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com