Kompas.com - 29/09/2019, 10:45 WIB
Foto Benny Wenda diambil dari situs miliknya, BennyWenda.org BennyWenda.orgFoto Benny Wenda diambil dari situs miliknya, BennyWenda.org

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, secara umum, seseorang yang menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus terakreditasi dan resmi sebagai delegasi negara tertentu.

"Untuk seseorang menghadiri sidang (umum PBB), dirinya perlu terakreditasi dan resmi merupakan wakil atau bagian dari delegasi negara tertentu," kata Teuku kepada Kompas.com, Minggu (29/9/2019).

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan munculnya informasi tentang kehadiran tokoh separatis Papua Benny Wenda yang dikabarkan akan menghadiri Sidang Umum PBB, tetapi ditolak.

"Tapi ini saya berbicara kondisi umum, tidak ada keperluan untuk memonitor aktivitas yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga: Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Dikabarkan ke Sidang Umum PBB, Ini Fakta Sebenarnya

Kendati demikian, pihak Kemenlu belum mendapatkan informasi apa pun terkait hal tersebut.

"Belum ada informasi (soal Benny Wenda ke sidang umum PBB)," ujar dia.

Benny Wenda sendiri dikabarkan berada di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Sebelumnya, menurut delegasi RI asal Papua, Nick Messet, Benny Wenda tidak diizinkan memasuki ruangan tempat sidang digelar.

Dalam keterangannya seperti dikutip TribunnewsWiki, Jumat (27/9/2019), tokoh separatis Gerakan Papua Merdeka itu dilarang karena peraturan baru PBB.

Nick menerangkan, aturan itu adalah hanya warga negara resmi dari negara peserta yang diperbolehkan untuk bisa masuk di ruang sidang.

Benny Wenda sendiri berada di sana untuk mengupayakan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua dan Papua Barat yang disebutkannya tengah terjadi krisis kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia menuduh Benny Wenda berada di balik kerusuhan Provinsi Papua dan Papua Barat yang meletus sejak Agustus lalu.

Baca juga: Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Dikabarkan Datang ke Sidang Umum PBB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengisyaratkan rangkaian kerusuhan tersebut terkait dengan momentum pertemuan tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dan Sidang Umum PBB.

Namun Benny Wenda dan Sebby Sambom, juru bicara sayap militer Pasukan Pembebasan Papua Barat, membantah tudingan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Kemenkes Sebut Keraguan Masyarakat untuk Divaksin Menurun

Nasional
Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Edhy Prabowo Lebaran di Rutan KPK Bersama Keluarga, Istri Sebut Suaminya Sehat dan Mohon Doa

Nasional
Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Apresiasi Masyarakat yang Tak Mudik, Airlangga: Anda Semua Pahlawan Perangi Covid-19

Nasional
Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Mudik Lebaran dari Perspektif Komunikasi

Nasional
UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

UPDATE: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, 13,6 Juta Orang Ikut Vaksinasi

Nasional
Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X