Ray Rangkuti: Tak Ada Gunanya Redam Mahasiswa dengan Tindakan Represif

Kompas.com - 28/09/2019, 14:14 WIB
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi demonstrasi di DPR kembali digelar hari ini sebagai bentuk penolakan segala upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi demonstrasi di DPR kembali digelar hari ini sebagai bentuk penolakan segala upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan tindakan represif aparat Kepolisian kepada mahasiswa saat unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi di sejumlah daerah.

Padahal, Ray Rangkuti menilai tindakan represif itu justru akan membuat massa marah dan gerakannya semakin membesar.

"Sehari-dua hari diam, iya. Tapi nantinya mereka akan turun lagi. Jadi enggak ada gunanya meredam aksi dengan tindakan represif," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Ray mengungkapkan, jika ke depan parat masih mengedepankan tindakan represif, hal itu akan sangat berbahaya. Antipati kepada aparat akan muncul.

Baca juga: Wapres Persilakan Mahasiswa Demonstrasi, Asalkan Tak Anarkistis

Apalagi, sudah ada dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang meninggal dunia setelah mengikuti unjuk rasa yang berujung kericuhan.

"Makin represif mereka malah akan semakin berkembang kemauan untuk melakukan aksi," ujar Ray yang juga ikut dalam demonstrasi mahasiswa 1998 ini.

Ray mengatakan, dirinya tidak pernah pesimistis dengan gerakan mahasiswa. Ia juga menilai aksi unjuk rasa mahasiswa masih relevan untuk terus dilakukan meski sejumlah RUU kontoversial telah ditunda pengesahannya.

Sebab, sampai saat ini Presiden juga belum memutuskan menerbitkan perppu untuk mencabut revisi UU KPK yang telah disahkan menjadi UU.

"Padahal, UU KPK yang baru disahkan ini nyata-nyata melemahkan KPK," kata dia.

Baca juga: Polri Dituntut Proses Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan Saat Demo di Sekitar Senayan

Kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran penolak RKUHP dan UU KPK hasil revisi di penjuru Indonesia menjadi sorotan.

Sejumlah video yang beredar di media sosial tampak jelas polisi melayangkan pukulan, tendangan, dan benda tumpul ke arah demonstran yang sudah tidak berdaya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X