Soal Krisis Kemanusiaan di Rakhine State, Menlu RI Minta Masyarakat Internasional Ambil Langkah Darurat

KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta masyarakat internasional untuk mengambil langkah darurat untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine State yang semakin memprihatikan. 

"Setelah gagalnya upaya repatriasi para pengungsi dari perbatasan Myanmar dan Bangladesh pada Agustus lalu, maslah kemanusian di Rakhine State makin memprihatinkan," kata Retno seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/9/2019).

Kegagalan repatriasi tersebut kemudian membuat rasa ketidakpercayaan semua elemen masyarakat di pengungsian dan internasional dalam penyelesaian krisis semakin besar.

Ketidakpercayaan ini kemudian menjadi isu utama yang mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan tersebut. 

Hal tersebut disampaikan Menlu Retno saat mengawali pandangannya ketika hadir dalam pertemuan membahas situasi terkini di Rakhine State, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Selasa (24/11/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi Tekankan Isu Rakhine State di Sesi Retreat KTT Asean

"Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini," ujar Retno yang sejak krisis  berlangsung sudah dua kali mengunjungi para pengungsi Rohingya secara langsung di Cox Bazar, Bangladesh 

Untuk itu, Menlu meminta semua elemen yang terlibat dalam penyelesaian masalah di Rakhine State segera menciptakan situasi kondusif.

Langkah ini penting agar dapat membangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat.

“Ini yang sejak awal Indonesia dan Asean lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State," ujar Menlu.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan dua usulan konkrit yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian.

Baca juga: Kampus di Bangladesh Tangguhkan Seorang Mahasiswa karena Berstatus Pengungsi Rohingya

Pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi.

Rasa aman pun harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela dan bermartabat segera dapat dilakukan.

Kedua, membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine State.

Fasilitas Pendidikan dan kesehatan juga harus diberikan, sementara roda perekonomian harus segera dapat digerakkan. Hal lain yang cukup penting adalah masyarakat yang toleran dan majumuk harus terus ditumbuh kembangkan.

Upaya Indonesia

Lebih lanjut, Menlu Retno membeberkan apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan di Rakhine State

“Indonesia telah membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan kesehatan dan Pendidikan masyarakat di Rakhine State," pungkas Retno.

Adapun untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan majemuk di Rakhine State, lanjut Retno, Indonesia menjadi ruan rumah penyelenggaraan kegiatan interfaith dialogue bagi masyarakat di Rakhine State.

Baca juga: Mahathir Bawa Isu Rohingya ke Sidang Umum PBB, Desak Masyarakat Internasional Bertindak

Tak cuma Indonesia, Menlu RI juga menyampaikan, selama ini Asean terus berkolaborasi untuk mendorong proses repatriasi para pengungsi.

Caranya adalah melalui peningkatan kapasitas pusat transit dan penerimaan pengungsi, diseminasi informasi bagi pengungsi serta dukungan kebutuhan dasar pengungsi.

Ketiga hal ini harus dilakukan secara komprehensif agar proses repatriasi dapat segera dilakukan.

“Masyarakat internasional harus segera dapat mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan Indonesia siap berkontribusi," tutup Retno.