Presiden Jokowi Tekankan Isu Rakhine State di Sesi Retreat KTT Asean

Kompas.com - 23/06/2019, 17:22 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan), bersiap memberi keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9). Presiden Joko Widodo meminta krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar dihentikan dan pemerintah Indonesia berkomitmen memberi bantuan kemanusiaan di Rakhine State. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/ama/17. Rosa PanggabeanPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan), bersiap memberi keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9). Presiden Joko Widodo meminta krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar dihentikan dan pemerintah Indonesia berkomitmen memberi bantuan kemanusiaan di Rakhine State. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/ama/17.

BANGKOK, KOMPAS.com - Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019.

"Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden Jokowi memulai pandangannya dalam pertemuan retreat, seperti dikutip Antara.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Pemimpin ASEAN telah memberikan mandat ke AHA Centre untuk melakukan Needs Assessment guna membantu Myanmar mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.

Mandat tersebut sudah dijalankan melalui pelaksanaan Preliminary Needs Assessment (PNA) tim ke Rakhine State. PNA sudah menyampaikan laporan dari pelaksanaan mandatnya.


Dengan adanya laporan PNA, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya.

Pertama, rekomendasi laporan PNA harus ditindaklanjuti.

"Saya berharap bahwa komite tinggi dapat segera membuat rencana aksi dengan kerangka waktu yang jelas," kata Presiden Jokowi.

Lebih jauh Presiden mengatakan, "Tindak lanjut rekomendasi akan membantu terciptanya kemajuan dalam persiapan repatriasi.”

Kedua, isu keamanan menjadi kunci bagi pelaksanaan repatriasi.

"Kita semua prihatin terhadap situasi keamanan di Rakhine State yang belum membaik," ujar Presiden berdasarkan keterangan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Indonesia berharap Pemerintah dan otoritas Myanmar dapat terus secara maksimal mengupayakan pemulihan keamanan. Tanpa jaminan keamanan, tidak akan mungkin terjadi repatriasi.

Presiden Jokowi juga menyarankan ASEAN dapat membantu membangun komunikasi dengan Bangladesh dan pengungsi di Cox's Bazar.

"Tentunya dengan tetap menghormati proses komunikasi bilateral Myanmar-Bangladesh," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara Myanmar, Bangladesh, dan para pengungsi menjadi bagian penting bagi kesuksesan persiapan repatriasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Nasional
Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Nasional
Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Nasional
Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Nasional
3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X