Soal Demo Mahasiswa, Presiden Jokowi Diminta Buka Suara

Kompas.com - 25/09/2019, 15:59 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), saat meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), saat meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta bersuara terkait demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.

Demo mahasiswa di sejumlah titik bahkan berujung ricuh, seperti demo di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Jokowi juga diminta untuk memberi pernyataan khusus terkait sejumlah mahasiswa yang diduga menjadi korban kekerasan aparat.

"Seyogyanya Presiden Jokowi itu memberi pernyataan sebagai sebuah ungkapan simpati dan empati pada mahasiswa dan khususnya pada mereka yang menjadi korban kekerasan aparat," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Gerak Cepat Pangkas Regulasi Penghambat Investasi

Kekerasan aparat tersebut terekam dalam video dan tersebar luas di media sosial.

Bahkan, salah satu wartawan Kompas.com melihat langsung penganiayaan tersebut dan mendapat intimidasi.

Terkait hal tersebut, Usman menilai bahwa Jokowi juga harus memberi penegasan terkait larangan bagi aparat menggunakan kekerasan.

Lebih lanjut, Jokowi diminta memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menginvestigasi kekerasan yang dilakukan aparat.

"Presiden juga wajib instruksikan kapolri untuk melakukan sebuah investigasi yang efektif terhadap perilaku kekerasan aparat dalam penanganan demo kemarin," kata dia. 

Usman menilai bahwa polisi tetap perlu menjaga independensi saat bertugas mengamankan demonstrasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X