Soal Demo Mahasiswa, Presiden Jokowi Diminta Buka Suara

Kompas.com - 25/09/2019, 15:59 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), saat meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), saat meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kamis (29/8/2019). Presiden berharap, bandara dengan kapasitas terminal seluas 219.000 meter persegi yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun tersebut dapat menarik minat kunjungan ke DIY sekaligus wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta bersuara terkait demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.

Demo mahasiswa di sejumlah titik bahkan berujung ricuh, seperti demo di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Jokowi juga diminta untuk memberi pernyataan khusus terkait sejumlah mahasiswa yang diduga menjadi korban kekerasan aparat.

"Seyogyanya Presiden Jokowi itu memberi pernyataan sebagai sebuah ungkapan simpati dan empati pada mahasiswa dan khususnya pada mereka yang menjadi korban kekerasan aparat," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Gerak Cepat Pangkas Regulasi Penghambat Investasi

Kekerasan aparat tersebut terekam dalam video dan tersebar luas di media sosial.

Bahkan, salah satu wartawan Kompas.com melihat langsung penganiayaan tersebut dan mendapat intimidasi.

Terkait hal tersebut, Usman menilai bahwa Jokowi juga harus memberi penegasan terkait larangan bagi aparat menggunakan kekerasan.

Lebih lanjut, Jokowi diminta memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menginvestigasi kekerasan yang dilakukan aparat.

"Presiden juga wajib instruksikan kapolri untuk melakukan sebuah investigasi yang efektif terhadap perilaku kekerasan aparat dalam penanganan demo kemarin," kata dia. 

Usman menilai bahwa polisi tetap perlu menjaga independensi saat bertugas mengamankan demonstrasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Nasional
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan 'New Normal' Butuh Transparansi Data

Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X