Politisi PSI Minta RKUHP Dirombak Total, Apa Alasannya?

Kompas.com - 23/09/2019, 19:58 WIB
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di Kantor DPP PSI DKI Jakarta,Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di Kantor DPP PSI DKI Jakarta,Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia menilai draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang ada sekarang harus dirombak total.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, pembahasan RKUHP yang ada sekarang harus dihentikan dan kembali dibahas pada DPR periode 2019-2024.

"Tolak pembahasan yang sekarang, dibahas saja di periode DPR yang berikutnya supaya bisa dibaca ulang lagi perlahan-lahan apa saja pasal-pasal yang masih menjadi persoalan," kata Rian di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (23/9/2019).

Rian mengatakan, terdapat beberapa pasal bermasalah dalam RKUHP. Salah satu yang disoroti adalah pemberlakuan hukum adat yang menurutnya akan menciptakan perpecahan.

"Saya jadi bingung hukum adat itu secara karakternya tidak tertulis, loh kok dipaksakan mau jadi hukum tertulis memenjarakan orang. Secara filosofi menurut saya RKUHP ini perlu dirombak ulang," ujar Rian.

Baca juga: Selain RKUHP, Jokowi Juga Minta Pengesahan Tiga RUU Ini Ditunda

Namun demikian, Rian menegaskan, Indonesia perlu memiliki KUHP baru supaya tidak lagi menggunakan KUHP warisan Belanda yang dinilainya bersifat kolonial.

Oleh karena itu, ia mengusulkan RKUHP yang sudah ada dirombak ulang dan disusun kembali dengan mendengar aspirasi publik dan pertimbangan para ahli.

"Perlu lagi duduk bareng, lah dengan para akademisi juga, dengan para pegiat hak sipil juga. Karena kalau tetap dipaksakan untuk disahkan bahaya juga untuk kualitas demokrasi Indonesia," kata Rian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik di masyarakat.

Baca juga: Sudah Bertemu Jokowi, DPR Belum Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP

Jokowi menyebut permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP.

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019) lalu.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait RKUHP.

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ucap Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X