Capai Rp 40 Miliar, Anggaran Pilkada Dinilai Bebani Daerah

Kompas.com - 23/09/2019, 18:56 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Pahala Nainggolan menyebut, anggaran Pilkada 2020 menjadi beban bagi daerah-daerah miskin Indonesia.

Sebab, jika dihitung secara kasar, setiap daerah rata-rata membutuhkan Rp 30-40 miliar untuk menyelenggarakan pilkada.

"Saya bayangkan biaya Rp 30 sampai 40 miliar itu sudah luar biasa buat daerah yang APBD-nya cuma Rp 1 triliun," kata Pahala saat memberikan materi dalam Konsolidasi Nasional 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Mendagri Sebut Ada Daerah yang Belum Tuntas Bahas Anggaran Pilkada

Hitungan Pahala berdasarkan anggaran Pilkada yang jumlahnya hampir mencapai Rp 10 triliun untuk 270 wilayah.

Artinya, jika dipukul rata, setiap wilayah akan menghabiskan dana Rp 30-40 miliar.

Jumlah ini, kata Pahala, bakal memberatkan daerah-daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya Rp 1 triliun.

"Lantas, dari Rp 1 triliun setengah lebih buat gaji, 20 persen buat pendidikan, 10 persen kesehatan, sisanya dibagi lagi untuk infrastruktur dan lain-lain. Tiba-tiba terus ada pilkada. Bayangkan betapa beratnya beban buat daerah-daerah miskin," ujar dia. 

Oleh karena itu, Pahala meminta penyelenggara pemilu melakukan efisiensi anggaran.

Efisiensi, kata dia, bisa dilakukan mulai dari proses penganggaran hingga eksekusi lapangan.

Salah satu yang bisa diefisiensi terkait anggaran sosialisasi, misalnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

"Teknologi sudah maju sekarang, mungkin sosialisasi bisa lebih baik," kata Pahala.

Baca juga: Setahun Jelang Pilkada 2020, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

Untuk diketahui, pemungutan suara pilkada serentak bakal digelar 23 September 2020.

Pilkada digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X