Kompas.com - 23/09/2019, 12:24 WIB
Konsolidasi Nasional 2019 KPU pusat hingga daerah di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonsolidasi Nasional 2019 KPU pusat hingga daerah di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga daerah menggelar Konsolidasi Nasional atau Konsolnas 2019.

Konsolnas 2019 menandai satu tahun jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang jatuh pada 23 September 2020 mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut, Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sehingga, Konsolidasi diperlukan sebagai persiapan awal menggelar serangkaian tahapan.

"Ini bukan hal yang mudah karena 270 titik atau hampir separuh wilayah Indonesia akan melaksanakan pilkada," kata Arief di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Mendagri Yakin Anggaran 270 Daerah Peserta Pilkada 2020 Selesai Tepat Waktu

Dalam Konsolnas itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, hingga sejumlah LSM.

Arief meminta para stakeholder yang hadir untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan Pilkada 2020 supaya berjalan dengan baik.

"Jadi kerja sama penyelenggara pemilu dan stakeholder yang memberikan dukungan dapat diteruskan agar Pilkada 2020 bisa lebih sukses," kata Arief.

Baca juga: PDI-P Siap Berkoalisi dengan Gerindra dan PKS di Pilkada 2020

Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 harus berkaca dari Pemilu 2019.

Pemilu 2019 yang meliputi Pilpres dan Pileg dinilai sudah berjalan baik, sehingga pelaksanaan pilkada harus lebih baik lagi.

"Pemilu 2019 demokrasi kita sudah semakin terkonsolidasi, penyelenggarannya jauh lebih baik sehingga sengketa kurang dan peserta pemilu terhadap penylenggaraan pemilu makin baik sehingga kalau sudah diselesaikan di proses sebelumya dia tidak ajukan sengketa," ujar Arief.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.