Anggota DPR Dianggap Mementingkan Agenda Parpol, Wajar Masyarakat Tak Puas dengan Kinerjanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kinerja DPR RI periode 2014-2019 memang tidak memuaskan bagi masyarakat karena mereka lebih mementingkan agenda partai politiknya.

Hal itu diungkapkan Adi terkait jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 18-19 September 2019 terhadap 529 responden.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, sebanyak 63,7 responden menyatakan tidak puas dengan kinerja legislasi DPR, 24,4 persen menyatakan puas, dan 11,9 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: Litbang Kompas: 66,2 Persen Responden Merasa Aspirasinya Tak Terwakili DPR 2014-2019

"Penilaian rakyat terhadap kinerja DPR periode ini memang rendah karana kerjanya tidak sesuai dengan ekspetasi masyarakat. Realisasi prolegnas juga tidak maksimal, artinya DPR tidak punya political will, justru sekarang mengebut RUU yang tidak pernah dibahas secara serius," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9/2019).

"Jadi selama empat tahun ini DPR tidak ngapa-ngapain, tapi giliran mereka punya agenda penting untuk parpol, semunya dikebut seperti marathon," sambungnya.

Maka dari itu, Adi menganggap pandangan masyarakat yang negatif terhadap kinerja DPR periode ini negatif adalah hal yang wajar.

Baca juga: Kritik Kinerja Wakil Rakyat, Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Depan Gedung DPR RI

Hal itu diperparah lagi dengan adanya sejumlah aksi penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang hendak disahkan pada akhir masa jabatan.

Penolakan RUU tersebut di antaranya revisi UU KPK yang telah disahkan dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kemudian diminta ditunda oleh Presiden Joko Widodo.

"DPR justri di akhir masa jabatannya melakukan manuver-manuver. Mereka ini mengesahkan RUU KPK yang tidak pernah dibahas dalam program legislasi nasional, kemudian secara tiba-tiba UU yang dianggap krusial itu dikebut, sama halnya juga dengan RKUHP, jadi wajar persepsi publik negatif terhadap DPR," papar Adi.

Baca juga: Tutup Ruang Dialog, DPR Dinilai Wajar Tak Dapat Ketidakpuasan Publik

Sebelumnya, dari hasil dari jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas responden juga tidak puas pada kinerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran.

Dari tiga fungsi itu, responden paling tidak puas pada fungsi legislasi.

Sebanyak 63,7 responden menyatakan tidak puas, 24,4 persen menyatakan puas, dan 11,9 persen menjawab tidak tahu.

"Hampir dua pertiga publik (57-63 persen responden) menyatakan tak puas terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, kontrol terhadap jalannya pemerintah, juga dalam membuat anggaran belanja negara. Angka tersebut relatif menetap dari rangkaian jajak pendapat," ujar peneliti Litbang Kompas Susanti Agustina seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (23/9/2019).