Kompas.com - 19/09/2019, 16:50 WIB
Menpora Imam Nahrawi KOMPAS/PRIYOMBODOMenpora Imam Nahrawi
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus hibah Kemenpora kepada KONI pada Rabu (18/9/2019).

Kasus tersebut membuat Imam Nahrawi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora pada Kamis (19/9/2019) ini.

Imam sudah berpamitan kepada pegawai Kemenpora pada Kamis sore.

Setelah itu, dia pun meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta partai dan organisasi tempatnya bernaung, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlatul Ulama.

"Permohonan maaf kepada beliau, Bapak Presiden (Joko Widodo), Wakil Presiden (Jusuf Kalla), Ketua Umum PKB (Muhaimin Iskandar), Ketua Umum PBNU (Said Aqil Siradj), dan rakyat Indonesia," ucap Imam Nahrawi, dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, Kamis.

Baca juga: Imam Nahrawi: Saya Izin Pamit dari Kemenpora

Imam Nahrawi mengakui bahwa dia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai menpora karena kasus yang menerpanya.

"Dengan harapan saya harus fokus menghadapi dugaan, tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Imam.

"Sudah tentu saya harus mengikuti proses hukum yang ada dengan sebaik mungkin, dengan mendorong prinsip praduga tak bersalah, sekaligus menunggu sebaik-baiknya," ujar dia.

Sebelumnya Jokowi telah mengatakan bahwa Imam sudah menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis pagi.

Baca juga: Masuk Masjid, Imam Nahrawi Mengenang Awal Jadi Menpora

Akan tetapi, hingga saat ini Jokowi belum menentukan pengganti Imam. Jokowi juga belum tahu apakah penggantinya akan diisi oleh pejabat tetap atau pelaksana tugas.

Menpora Imam Nahrawi menyampaikan keterangan pers terkaitbkasus korupsi yang menjeratnya di Gedung KemenporaKOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM Menpora Imam Nahrawi menyampaikan keterangan pers terkaitbkasus korupsi yang menjeratnya di Gedung Kemenpora
Menanggapi kasus ini, Jokowi menghormati langkah KPK. Kepala Negara pun mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati menggunakan APBN.

Presiden memastikan seluruhnya akan diperiksa oleh lembaga audit. Apabila ditemukan indikasi penyelewengan, akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

"Ya semuanya hati-hati menggunakan anggaran, APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan, urusannya bisa dengan aparat penegak hukum," ujar Jokowi.

Baca juga: Peranan Menpora Imam Nahrawi, Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Baca juga: Apa Itu Dana Hibah yang Menyeret Imam Nahrawi Jadi Tersangka?

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018," ujar Alex.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.