SOROT POLITIK

DPP Ormas MKGR Berang Bamsoet Hadiri Acara Ilegal

Kompas.com - 19/09/2019, 15:30 WIB
Pengurus DPP MKGR meminta manajemen Hotel Sultan menghentikan acara yang mengatasnamakan ormas pendiri Partai Golkar tersebut. DOK. Humas Partai GolkarPengurus DPP MKGR meminta manajemen Hotel Sultan menghentikan acara yang mengatasnamakan ormas pendiri Partai Golkar tersebut.


KOMPAS.com
- Pengurus Dewan Pengurus Pusat ( DPP) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) meminta klarifikasi manajemen Hotel Sultan soal kegiatan yang mengatasnamakan ormas tersebut.

Adapun perwakilan pengurus yang bertemu dengan manajemen Hotel Sultan di antaranya Wakil Ketua Umum (Waketum) MKGR Tumpal Sianipar, Waketum MKGR Toni Ismail Pontoh, dan Waketum MKGR Taufan.

Dalam pernyataan tertulis, Taufan mengatakan MKGR meminta manajemen hotel menghentikan kegiatan yang digagas sekelompok orang yang mengatasnamakan MKGR.

"Ketua panitia acara ini telah kami laporkan ke kepolisian. Pihak hotel sudah kami beritahukan sehari sebelumnya," ujarnya, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Airlangga Hartarto Kantongi Dukungan MKGR untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut dia, pengurus DPP MKGR sudah menanyakan kepada Polda Metro Jaya terkait izin keramaian acara itu.

"Izin acara tersebut tidak ada dikeluarkan kepolisian," katanya.

Tumpal Sianipar menyesalkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menghadiri acara itu.

"Sangat disayangkan dan disesalkan Saudara Bamsoet sebagai Ketua DPR RI menghadiri acara ilegal mengatas namakan ormas MKGR, yang telah dibubarkan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat bersama pihak manajemen Hotel Sultan," kata dia.

Pengurus DPP MKGR meminta manajemen Hotel Sultan menghentikan acara yang mengatasnamakan ormas pendiri Partai Golkar tersebut.DOK. Humas Partai Golkar Pengurus DPP MKGR meminta manajemen Hotel Sultan menghentikan acara yang mengatasnamakan ormas pendiri Partai Golkar tersebut.
Pembubaran acara dapat berlangsung aman dan damai karena pengurus DPP ormas MKGR yang sah mengikuti arahan aparat kepolisian. Sayangnya, acara tetap dilanjutkan setelah adanya kesepakatan acara mesti dihentikan.

"Setelah kami keluar, malahan acara dilanjutkan dan bahkan dihadiri oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo," tuturnya.

Waketum DPP Ormas MKGR Toni Pontoh menegaskan, kegiatan itu tidak benar karena mengatasnamakan ormas MKGR.

Sebagai informasi, MKGR adalah organisasi massa sayap partai Golkar. Saat ini MKGR dipimpin Roem Kono yang dipilih dalam hasil musyawarah besar (mubes) di Bandung.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MKGR dijabat Adies Kadir untuk masa bakti 2015-2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X