Dirjen PAS: 1.000 Napi di Jakarta Terjangkit Hepatitis C

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi mengungkapkan, ada sekitar 1.000 penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah DKI Jakarta yang terjangkit penyakit hepatitis C.

Hal itu terungkap dari tes terhadap 17.400 penguhuni di tujuh lapas dan rutan di DKI Jakarta dalam rentang waktu dua bulan dari 28 Juni hingga 28 Agustus 2019.

"Prevalensi dari 17.400 tahanan lapas dan rutan, yang terjangkit penyakit hepatitis C cukup tinggi, yakni 5,9 persen atau ada sekitar 1.000-an tahanan," ujar Sri dalam acara diseminasi tes hepatitis C bagi tahanan dan napi di lapas dan rutan DKI Jakarta di Gedung Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

"Ini tinggi sekali, penting untuk diketahui saat ini agar tidak menular," lanjut dia.

Baca juga: Ditjen PAS Akan Lakukan Tes Hepatitis C ke Seluruh Rutan dan Lapas

Sri menduga, lapas dan rutan di wilayah luar DKI Jakarta juga memiliki prevalensi tinggi mengenai napi yang terjangkit hepatitis C.

Oleh sebab itu, pihaknya akan menggencarkan tes di lapas dan rutan. Tujuannya supaya narapidana maupun petugas lapas dan rutan tidak tertular penyakit hepatitis C. Mereka adalah kelompok rentan yang berpotensi tertular.

Sri menjelaskan, komunikasi antara narapidana dengan petugas sangat intensif. Sehingga tes tersebut diharapkan mampu mencegah penyakit tertular hepatitis C.

"Komunikasi mereka sangat intensif. Mereka kelompok rentan yang bisa tertular penyakit hepatitis C. Hasil ini menjadikan kita lebih waspada. Bukan hanya di Jakarta, melainkan juga lapas dan rutan di daerah lain," lanjut dia.

Baca juga: Waspadai Penularan Hepatitis C akibat Cuci Darah

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Langsung Kementerian Kesehatan dr Wiendra Waworuntu menambahkan, kegiatan tes hepatitis C tersebut sejalan dengan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat.

Tes tersebut, sebagai upaya preventif dalam pembangunan kesehatan yang bertujuan menurunkan angka kejadian penyakit dan efesiensi dalam pembiayaan kesehatan.