Ditjen PAS Akan Lakukan Tes Hepatitis C ke Seluruh Rutan dan Lapas

Kompas.com - 19/09/2019, 12:54 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi menyatakan, pihaknya akan melakukan tes prevalensi hepatitis C terhadap narapidana seluruh Indonesia.

Hal itu dilakukan bertolak dari hasil tes hepatitis C terhadap 17.400 narapidana di tujuh lapas dan rutan di DKI Jakarta. Tes tersebut mengungkapkan 5,9 persen dari 17.400 narapidana terjangkit hepatitis C.

"Nyatanya prevalensi narapidana yang terjangkit hepatitis C di DKI Jakarta ada 5,9 persen dari 17.400 yang ikut tes. Ini tentu memprihatinkan, maka penting bagi kami untuk melakukan tes di lapas dan rutan di luar DKI Jakarta," ujar Sri dalam acara diseminasi tes hepatitis C bagi tahanan dan narapidana di lapas dan rutan DKI Jakarta di Gedung Ditjen PAS, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Mengenal Hepatitis C, Infeksi Bisu yang Menghantui Indonesia

Sri menambahkan, ke depan, pihaknya akan fokus untuk mencegah penyakit hepatitis C untuk tidak tertular ke narapidana dan petugas rutan serta lapas yang kondisi fisiknya sehat.

Pasalnya, lanjut Sri, mereka adalah kelompok rentan yang berpotensi tertular. Hal itu mengingat komunikasi antarnarapidana dan petugas sangat intensif sehingga tes tersebut diharapkan mampu mencegah penyakit tertular hepatitis C.

"Komunikasi mereka sangat intensif. Mereka kelompok rentan yang bisa tertular penyakit hepatitis C. Hasil ini menjadikan kita lebih waspada, bukan hanya di Jakarta, melainkan juga lapas dan rutan di daerah lain," paparnya kemudian.

Sri menduga, wilayah lain di luar DKI Jakarta juga memiliki prevalensi tinggi terhadap napi yang terjangkit hepatitis C. Untuk itu, tes ini akan dijadikan kegiatan penting dan strategis untuk dilakukan di lapas dan rutan di seluruh Indonesia.

Apalagi, lanjutnya, kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya sekitar 128.000, namun kondisinya saat ini menampung sekitar 264.000 penghuni lebih.

Baca juga: Napi Kendalikan Narkoba dari Dalam Penjara, Ditjen PAS Evaluasi Sipir

"Artinya, singgugan-singgungan sangat mungkin terjadi dan antarnarapidana maupun petugas bisa tertular," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Langsung Kementerian Kesehatan, dr Wiendra Waworuntu menambahkan, kepadat hunian lapas dan rutan yang melampaui kapasitas berpotensi tinggi penyakit hepatitis C bisa tertular.

"Risiko penularan dan prevalensi hepatitis C tinggi terjadi," imbuh Wiendra.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X