Alasan Komisi III DPR Permudah Pembebasan Bersyarat Napi Koruptor

Kompas.com - 18/09/2019, 21:03 WIB
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Fabian Januarius KuwadoPolitikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
|
Editor Krisiandi

Kemudian Pasal 43B ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor

Namun aturan soal justice collaborator dan rekomendasi KPK tidak tercantum dalam PP Nomor 32 Tahun 1999.

Erma menjelaskan, dengan berlakunya kembali PP Nomor 32 tahun 1999, maka pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

Terpidana kasus korupsi tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat jika hal itu tercantum dalam putusan hakim.

Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat mengacu pada penilaian Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Menurut Erma hal ini sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

Baca juga: Masinton: Saut Mundur karena Gagal Jegal Firli Jadi Pimpinan KPK

Berdasarkan asas hukum pidana, hak seorang warga negara, termasuk narapidana, hanya bisa dicabut atau dibatasi oleh dua hal, yakni undang-undang dan putusan pengadilan.

"Penerima remisi, cuti bersyarat dan lain sebagainya itu teman-teman di Pemasyarakatan yang akan menilai," kata Erma.

"Tapi sepanjang putusan pengadilan tidak menyebut bahwa hak-hak nya itu dicabut maka itu tetap berlaku, boleh mereka mengajukan. Diterima atau tidak tergantung Kemenkumham," ucap politisi dari Partai Demokrat itu.

Setelah disepakati dalam Rapat Kerja, rancangan UU Pemasyarakatan akan dibahas dalam pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

Nasional
Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X