Kompas.com - 18/09/2019, 14:41 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. dok BBC IndonesiaDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali mengatakan, ada tiga poin yang akan dibahas pansus pemindahan ibu kota, salah satunya mengenai sumber pembiayaan pemindahan ibu kota

DPR membentuk pansus pemindahan ibu kota guna mengkaji lampiran pemindahan ibu kota yang diserahkan pemerintah ke DPR.

"Kedua adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan lingkungan, itu bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja, tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial dan semacamnya," kata kata Zainudin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Hal pokok berikutnya ialah mengenai aparatur dan regulasi terkait. 

Baca juga: Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota?

Zainudin mengatakan, pihaknya akan mengkaji lampiran tersebut secara kuantitatif dan kualitatif sehingga lebih obyektif.

Selain itu, pansus akan mengundang pemerintah pusat untuk menjelaskan lampirannya serta melibatkan pemerintah daerah yakni DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

"Kita dalami (lampiran pemindahan ibu kota) dan kita akan mengundang kembali pemerintah, bayangan saya kira-kira pemerintah pusat akan minta penjelasan lagi. Kemudian, pemda minimal pemda tempat rencana lokasi ibu kota negara dan pemda yang akan ditinggalkan, DKI Jakarta. Jadi Kaltim dan DKI harus dilibatkan," tutur dia. 

Selanjutnya, Zainudin memprediksi, pengkajian lampiran pemindahan ibu kota bisa diselesaikan dalam masa jabatan periode ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Panitia Khusus (Pansus) terkait pemindahan ibu kota pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Fakta Calon Ibu Kota Negara Terpapar Kabut Asap, Rencana Bangun Bendungan hingga Sempat Terdeteksi 17 Titik Api

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat mengatakan, pihaknya membentuk pansus dari semua fraksi guna mengkaji lampiran terkait pemindahan ibu kota tersebut.

"DPR harus membuat respons terhadap surat presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota, lalu mekanismenya apa agar semua fraksi terlibat. Maka mekanismenya dibentuklah pansus," kata Fahri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.