Zainudin Amali: Ada 3 Poin Pembahasan Pansus Pemindahan Ibu Kota

DPR membentuk pansus pemindahan ibu kota guna mengkaji lampiran pemindahan ibu kota yang diserahkan pemerintah ke DPR.

"Kedua adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan lingkungan, itu bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja, tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial dan semacamnya," kata kata Zainudin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Hal pokok berikutnya ialah mengenai aparatur dan regulasi terkait. 

Zainudin mengatakan, pihaknya akan mengkaji lampiran tersebut secara kuantitatif dan kualitatif sehingga lebih obyektif.

Selain itu, pansus akan mengundang pemerintah pusat untuk menjelaskan lampirannya serta melibatkan pemerintah daerah yakni DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

"Kita dalami (lampiran pemindahan ibu kota) dan kita akan mengundang kembali pemerintah, bayangan saya kira-kira pemerintah pusat akan minta penjelasan lagi. Kemudian, pemda minimal pemda tempat rencana lokasi ibu kota negara dan pemda yang akan ditinggalkan, DKI Jakarta. Jadi Kaltim dan DKI harus dilibatkan," tutur dia. 

Selanjutnya, Zainudin memprediksi, pengkajian lampiran pemindahan ibu kota bisa diselesaikan dalam masa jabatan periode ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Panitia Khusus (Pansus) terkait pemindahan ibu kota pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat mengatakan, pihaknya membentuk pansus dari semua fraksi guna mengkaji lampiran terkait pemindahan ibu kota tersebut.

"DPR harus membuat respons terhadap surat presiden yang melampirkan semacam studi pemindahan ibu kota, lalu mekanismenya apa agar semua fraksi terlibat. Maka mekanismenya dibentuklah pansus," kata Fahri.