Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota?

Kompas.com - 18/09/2019, 13:14 WIB
Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (26/8/2019). dok BBC IndonesiaPresiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulusnya perjalanan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi diduga berkaitan dengan niat pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan DPR dalam pemindahan ibu kota hingga akhirnya menyepakati revisi UU KPK.

"Biaya untuk pemindahan ibu kota itu mungkin sangat besar sekali, setidaknya itu akan kelihatan tingkat kebutuhan Presiden terhadap anggota DPR yang akan datang," ujar Ray Rangkuti kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

"Dengan cara itu, ya Presiden ikut langkah DPR saat ini untuk kemudian bisa tawar menawar berkaitan dengan biaya pemindahan ibu kota," kata dia.

Baca juga: Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK, Abai Kritik hingga Tak Libatkan KPK

Ray menuturkan, Jokowi sebetulnya sedang dalam posisi sulit terkait pemindahan ibu kota. Sebab, wacana itu cenderung tidak didukung oleh mayoritas publik.

Apalagi, wacana pemindahan ibu kota juga dinilai terburu-buru serta tidak berlandaskan kajian yang matang.

Oleh karena itu, pemerintah tentu butuh persetujuan DPR untuk menggolkan wacana itu.

"Nah cara mengatasinya itu tadi, sudahlah mereka (DPR) minta apa, revisi UU KPK, ya sudah kasih deh, karena presiden tidak melibatkan publik sehingga DPR merasa nah ini kesempatan nih," ujar dia.

Baca juga: Presiden dan DPR Dinilai Tak Pedulikan Masukan Publik soal Revisi UU KPK

Menurut Ray Rangkuti, Jokowi sebetulnya tidak perlu sampai menuruti DPR jika keputusan pemindahan ibu kota benar-benar memperhatikan aspirasi publik serta didasari oleh kajian yang matang.

"Kalau sekiranya dia menghimpun dulu suara rakyat ya dan semua setuju sepakat dan kemudkan didiskusikan, DPR itu tak bisa berkutik karena ini sudah merupakan persetujuan rakyat," kata Ray.

Diberitakan sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK lewat rapat paripurna pada Selasa siang kemarin.

Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPKsebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 12 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Perayaan Ulang Tahun Terakhir Pak Jakob Oetama...

Nasional
Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Ulang Tahun ke-89 Jakob Oetama, dari Perjalanan Karier Hingga Kelahiran Kompas

Nasional
Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Nasional
Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Nasional
Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Nasional
Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

Nasional
Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Nasional
Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Nasional
Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Nasional
Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X