Menteri PAN-RB: Pegawai KPK Tak Semua Langsung Berstatus ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, seluruh pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak serta-merta berstatus ASN.

Hal itu disampaikan Syafruddin seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2019).

Baca juga: PB HMI Serukan Cabang se-Indonesia Demo Tolak Revisi UU KPK

"Jadi pegawai yang ada tidak serta-merta (berstatus ASN). Pegawai yang ada juga sudah banyak ASN sudah, itu sudah 70 persen kalau enggak salah ya," ujar Syafruddin.

Ia menambahkan dibutuhkan waktu dua tahun untuk mengimplementasikan Undang-Undang KPK yang baru ke dalam peraturan pemerintah.

Syafruddin menyatakan UU KPK yang baru menyesuaikan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan demikian pengelolaan pegawai KPK juga akan mengikuti pengelolaan ASN.

"Dulu kan tidak ada undang-undangnya. Undang-undang ASN kan baru diberlakukan 2015, jadi baru relatif muda," lanjut dia.

Baca juga: Ini 7 Poin Revisi UU KPK Beserta Catatan Kritisnya...

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Dalam revisi UU KPK, status kepegawaian KPK sebagai ASN dan tunduk pada ketentuan UU ASN. Pengangkatan pegawai juga sesuai UU ASN.