Mantan Anggota Komnas HAM HS Dillon Meninggal

Kompas.com - 16/09/2019, 19:48 WIB
Mantan Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi, HS Dillon Kompas.com/SABRINA ASRILMantan Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi, HS Dillon
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) HS Dillon meninggal dunia pada usia 74 tahun, Senin (16/9/2019), pukul 18.27 Wita, di Rumah Sakit Siloam Bali.

Informasi itu dikonfirmasi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

"Telah pergi dengan damai orangtua, abang, sahabat kami HS Dillon, hari ini Senin, 16 September, pukul 18.27 Wita di RS Siloam Bali," kata Usman melalui keterangan tertulis, Senin.

Saat ini, Usman mengatakan bahwa keluarga Dillon masih berkumpul dan berdiskusi apakah jenazah akan dibawa ke Jakarta atau tidak.

Baca juga: Kiprah Habibie untuk HAM, Pembebasan Tapol dan Pencabutan DOM di Aceh

"Saat ini keluarga masih berkumpul dan masih akan memutuskan apakah akan dibawa ke Jakarta," ujarnya.

Usman mengenang Dillon sebagai sosok yang peduli, khususnya pada perlindungan HAM.

Menurut Usman, pria kelahiran Medan, 23 April 1945, ini selalu mengajak siapa pun memikirkan kepentingan bangsa yang melampaui sekat-sekat perbedaan suku, agama, ras, dan asal-usul.

Usman juga mengenang kiprah Dillon di Komnas HAM dan pemikiran aktivis tersebut terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Ia berkiprah lama di Komnas HAM termasuk dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Ia sering mencurahkan pikirannya tentang mengapa negara tak juga mau menuntaskan agenda nasional yang penting, yaitu kasus pelanggaran HAM masa lalu," tuturnya.

Baca juga: Keseriusan BJ Habibie Tangani Kasus Pelanggaran HAM di Aceh

HS Dillon pernah menjabat anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 1998-2003. Dia juga sempat menjabat anggota Dewan Ekonomi Nasional pada 1999-2000. 

Lalu anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari 2000 hingga 2001, Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dari Maret 2001 hingga Oktober 2001, dan Utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan dari 2011 hingga 2014. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X