BNPB Dapat Laporan Banyak Pejabat Daerah Tak Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan

Kompas.com - 14/09/2019, 13:33 WIB
Tim gabungan penanganan kebakaran hutan (Karhutla) Kabupaten Lingga yang terdiri dari Polres Lingga, Kodim Lingga, Satpol PP, Damkar dan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan gotong royang dan penyisiran kawasan hutan dan persawahan di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. KOMPAS.COM/HADI MAULANATim gabungan penanganan kebakaran hutan (Karhutla) Kabupaten Lingga yang terdiri dari Polres Lingga, Kodim Lingga, Satpol PP, Damkar dan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan gotong royang dan penyisiran kawasan hutan dan persawahan di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Doni Monardo mengatakan bahwa bencana kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah sulit diatasi, salah satunya karena faktor pejabat daerah.

Menurut Doni Monardo, laporan dari petugas di lapangan terungkap bahwa pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.

"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah," kata Doni Monardo, gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9/2019) dilansir dari Antara.

"Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," ucap Doni.


Baca juga: Kabut Asap Kebakaran Hutan Kian Parah, BNPB Lakukan Water Bombing

Doni menyebut, laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu contoh ketidakpedulian pejabat daerah adalah tidak hadir dalam rapat penanganan bencana.

"Bahkan saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia," tegas Doni.

Ia mengungkapkan bahwa 80 persen dari seluruh hutan dan lahan yang terbakar di kemudian hari akan berubah menjadi ladang perkebunan.

Baca juga: Kualitas Udara di Singapura Terancam Jadi Tidak Sehat gara-gara Kebakaran Hutan Indonesia

Doni mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo menghubunginya langsung dan meminta agar pemerintah daerah juga harus ditugaskan melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-wali kota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.

"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," kata Doni.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X