Menurut Doni Monardo, laporan dari petugas di lapangan terungkap bahwa pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah," kata Doni Monardo, gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9/2019) dilansir dari Antara.
"Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," ucap Doni.
Doni menyebut, laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan.
Salah satu contoh ketidakpedulian pejabat daerah adalah tidak hadir dalam rapat penanganan bencana.
"Bahkan saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia," tegas Doni.
Ia mengungkapkan bahwa 80 persen dari seluruh hutan dan lahan yang terbakar di kemudian hari akan berubah menjadi ladang perkebunan.
Doni mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo menghubunginya langsung dan meminta agar pemerintah daerah juga harus ditugaskan melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Ia meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-wali kota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.
"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," kata Doni.
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/14/13331331/bnpb-dapat-laporan-banyak-pejabat-daerah-tak-peduli-kebakaran-hutan-dan