Menkominfo: Bukalapak PHK 100 dari 2.600 Karyawan, Itu Wajar

Kompas.com - 11/09/2019, 16:22 WIB
Menkominfo Rudiantara saat berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenkominfo Rudiantara saat berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara angkat bicara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja ( PHK) massal yang terjadi di salah satu perusahaan unicorn Indonesia, Bukalapak.

Rudiantara mengaku telah mendapatkan informasi bahwa karyawan yang terkena PHK hanya 100 orang.

Jumlah tersebut, menurut Rudiantara, cukup kecil dibandingkan jumlah karyawan Bukalapak yang mencapai 2.600 orang.

"Saya diberi tahu ada 100 (PHK) dari 2.600. Kecil itu dari dinamika bisnis start up yang perubahannya sangat cepat. Menurut saya ini hal yang wajar," ujar Rudiantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Bukalapak soal Kabar PHK: Penataan Diri Perusahaan Harus Dilakukan

Rudiantara membantah Bukalapak melakukan PHK karena masalah keuangan. Menurut dia, ini hanya strategi bisnis.

Ke depan, dia yakin Bukalapak akan menambah pegawai lagi karena pertumbuhan bisnisnya cukup cepat hingga 3 kali lipat.

"Logikanya, pasti dia akan nambah pegawainya. Hanya ini istilahnya ada yang tidak sesuai dengan strateginya, itu yang sekarang keluar, tetapi pasti akan membutuhkan tambahan yang sesuai dengan strateginya. Ada yang keluar pasti ada yang masuk. Lain dengan perusahaan yang dikatakan mau tutup rugi," ujar dia. 

Perusahaan e-commerce yang telah menyandang status unicorn, Bukalapak, dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Menanggapi hal tersebut, Chief of Strategy Officer of Bukalapak Teddy Oetomo mengungkapkan, Bukalapak perlu melakukan penataan diri untuk mengikuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian maju.

"Bukalapak bertujuan untuk menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan menciptakan dampak positif untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami perlu melakukan penyelarasan secara internal untuk menerapkan strategi bisnis jangka panjang kami, melakukan penataan yang diperlukan, serta menentukan arah selanjutnya," kata Teddy dalam siaran pers, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Bukalapak Dikabarkan PHK Karyawan, Ada Apa?

Teddy mengatakan, menjadi sustainable e-commerce alias perusahaan e-dagang yang menghasilkan keuntungan sangat penting bagi perusahaannya.

Menurut dia, saat ini, Bukalapak telah melangkah ke tahap yang lebih jauh tak hanya sekadar pertumbuhan GMV.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X