Salin Artikel

Menkominfo: Bukalapak PHK 100 dari 2.600 Karyawan, Itu Wajar

Rudiantara mengaku telah mendapatkan informasi bahwa karyawan yang terkena PHK hanya 100 orang.

Jumlah tersebut, menurut Rudiantara, cukup kecil dibandingkan jumlah karyawan Bukalapak yang mencapai 2.600 orang.

"Saya diberi tahu ada 100 (PHK) dari 2.600. Kecil itu dari dinamika bisnis start up yang perubahannya sangat cepat. Menurut saya ini hal yang wajar," ujar Rudiantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Rudiantara membantah Bukalapak melakukan PHK karena masalah keuangan. Menurut dia, ini hanya strategi bisnis.

Ke depan, dia yakin Bukalapak akan menambah pegawai lagi karena pertumbuhan bisnisnya cukup cepat hingga 3 kali lipat.

"Logikanya, pasti dia akan nambah pegawainya. Hanya ini istilahnya ada yang tidak sesuai dengan strateginya, itu yang sekarang keluar, tetapi pasti akan membutuhkan tambahan yang sesuai dengan strateginya. Ada yang keluar pasti ada yang masuk. Lain dengan perusahaan yang dikatakan mau tutup rugi," ujar dia. 

Perusahaan e-commerce yang telah menyandang status unicorn, Bukalapak, dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Menanggapi hal tersebut, Chief of Strategy Officer of Bukalapak Teddy Oetomo mengungkapkan, Bukalapak perlu melakukan penataan diri untuk mengikuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian maju.

"Bukalapak bertujuan untuk menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan menciptakan dampak positif untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami perlu melakukan penyelarasan secara internal untuk menerapkan strategi bisnis jangka panjang kami, melakukan penataan yang diperlukan, serta menentukan arah selanjutnya," kata Teddy dalam siaran pers, Selasa (10/9/2019).

Teddy mengatakan, menjadi sustainable e-commerce alias perusahaan e-dagang yang menghasilkan keuntungan sangat penting bagi perusahaannya.

Menurut dia, saat ini, Bukalapak telah melangkah ke tahap yang lebih jauh tak hanya sekadar pertumbuhan GMV.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/16220171/menkominfo-bukalapak-phk-100-dari-2600-karyawan-itu-wajar

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke