Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] KPAI Tak Berniat Stop Audisi PB Djarum | Auktor Intelektualis Kerusuhan Papua

Kompas.com - 10/09/2019, 07:01 WIB
Bayu Galih

Penulis

KOMPAS.com - Langkah Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum yang menghentikan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis untuk anak-anak menuai polemik.

Penghentian audisi ini merupakan tindak lanjut PB Djarum setelah menerima permintaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengganti nama audisi yang tidak terkait produk rokok.

Polemik antara KPAI dengan PB Djarum itu kemudian menjadi artikel terpopuler dan paling menarik perhatian pembaca Kompas.com pada Senin (9/9/2019).

Lalu bagaimana polemik itu bermula?

Awalnya, KPAI meminta penyelenggaraan audisi tidak menggunakan nama merek, logo, dan gambar produk tembakau. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

PB Djarum secara mengejutkan malah menghentikan audisi. Tidak ada lagi ajang pencarian bibit muda di ranah bulu tangkis mulai tahun depan.

KPAI kemudian menyatakan bahwa tidak ada niat agar PB Djarum menghentikan audisi secara keseluruhan. PB Djarum hanya diminta KPAI taat aturan.

Selengkapnya, baca: KPAI: Tak Ada Niat Hentikan Audisi Bulu Tangkis PB Djarum

Selain tentang polemik audisi PB Djarum, informasi tentang kerusuhan Papua dan Papua Barat masih menarik perhatian pembaca.

Kemarin, polisi menetapkan seorang tersangka berinisial FBK. Dia dituding polisi sebagai auktor intelektualis di lapangan terkait kerusuhan di dua provinsi itu.

FBK ditangkap di wilayah Papua saat akan berangkat menuju Wamena, pada Jumat (6/9/2019).

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, FBK diduga menggerakkan massa hingga terjadi kerusuhan di Tanah Papua.

"Dia menggerakkan dari sisi akar rumput, kemudian menggerakkan dari aktor lapangan kerusuhan yang ada di Jayapura, maupun di beberapa wilayah di Papua," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019).

Dedi mengatakan bahwa FBK diduga menggerakkan massa secara langsung. Namun, polisi juga sedang mendalami dugaan keterlibatan FBK melalui media sosial.

Selengkapnya, baca: Ini Peran Auktor Intelektualis Lapangan Kerusuhan Papua dan Papua Barat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com