Wiranto: Ini Masalah Pembinaan Bulu Tangkis, Kenapa Kisruh?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Wiranto angkat bicara terkait Perkumpulan Bulu Tangkis atau PB Djarum yang menghentikan audisi bulu tangkis setelah berpolemik dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Wiranto yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, polemik antara KPAI dengan PB Djarum semestinya tidak perlu terjadi.

Ia menekankan, mengenai pembinaan bulu tangkis di Indonesia semestinya dapat dibicarakan baik-baik.

"Ini kan masalah pembinaan bulu tangkis di Indonesia, kenapa kisruh? Semua bisa dibicarakan dengan baik," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Djarum : PB Djarum Adalah Nama Klub, dan Bukan Merek Rokok

Menurut dia, harus ada kesadaran dari kedua belah pihak atas permasalahan baru yang muncul ini.

Wiranto menambahkan, pihaknya sedang merancang konsep baru dalam menjaring bibit unggul pada bidang bulu tangkis. Namun, konsep itu baru akan diterapkan pada tahun mendatang.

"Sampai 2019 (pembinaan atlet muda) dilanjutkan. Nanti ada satu konsep baru, sudah ada pembicaraan," kata dia.

Baca juga: KPAI Minta PB Djarum untuk Buktikan Komitmen “Bakti pada Negeri”

Diketahui, PB Djarum telah memutuskan untuk menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis pada 2020.

PB Djarum hanya akan melaksanakan audisi pencarian bakat pemain bulu tangkis itu hanya hingga akhir tahun ini.

Keputusan itu diambil karena ada laporan KPAI yang menyebutkan bahwa terdapat eksploitasi anak dalam penyelenggaraan audisi bulu tangkis untuk anak-anak tersebut.

Eksploitasi yang dimaksud yakni pemakaian logo dari merek tersebut dalam kostum yang digunakan anak- anak peserta audisi.

Penggunaan logo tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Sebab dalam PP tersebut, diatur bahwa CSR yang dilakukan industri rokok dengan produk zat adiktif dilarang melakukan promosi dan menggunakan brand image yang merujuk pada merk produk tertentu.