Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkopolhukam: Papua dan Papua Barat Aman, tetapi Masih Ada Provokasi

Kompas.com - 09/09/2019, 15:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan bahwa kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat dari laporan yang diterima per Senin (9/9/2019) aman dan kondusif.

Kendati demikian, masih ada provokasi dan selebaran-selebaran gelap yang terjadi di kedua provinsi tersebut untuk menghasut masyarakat.

"Per 9 September, laporan yang kami terima. Seluruh kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat, aman dan kondusif. Aktivitas sosial kemasyarakatan berjalan normal. Namun masih ada provokasi, selebaran-selebaran gelap," ujar Wiranto sebelum memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi terkini Papua dan Papua Barat, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Gubernur Pusing Tahu 300 Mahasiswa Asal Papua Pulang Kampung

Provokasi dan hasutan tersebut, kata dia, berupa dorongan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk terus menggelar aksi unjuk rasa susulan.

Hal tersebut terus dimonitor, karena pihaknya juga sudah mengetahui siapa pelaku atas aksi provokasi dan penghasutan tersebut.

"Kami sudah memastikan terjadinya unjuk rasa, kerusuhan, kerusakan, pembakaran itu memang dipicu dan diorganisir oleh kelompok-kelompok yang sudah kami jelaskan," ujar Wiranto.

"Ini satu konspirasi antara kekuatan yang ada di luar, Benny Wenda CS di sana yang terus memprovokasi, memberi info-info tidak benar dengan yang ada di dalam, unsur KNPB. Itu sudah sangat jelas," ucap dia.

Baca juga: Ini Peran Auktor Intelektualis Lapangan Kerusuhan Papua dan Papua Barat

Adapun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) disebutkan oleh pihak kepolisian menjadi salah satu organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Selain KNPB, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga menjadi organisasi lainnya.

"Kami sudah minta mereka menghentikan aktivitas itu. Hentikan provokasi, menghasut masyarakat Papua dan Papua Barat," kata Wiranto. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com