Salin Artikel

Menkopolhukam: Papua dan Papua Barat Aman, tetapi Masih Ada Provokasi

Kendati demikian, masih ada provokasi dan selebaran-selebaran gelap yang terjadi di kedua provinsi tersebut untuk menghasut masyarakat.

"Per 9 September, laporan yang kami terima. Seluruh kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat, aman dan kondusif. Aktivitas sosial kemasyarakatan berjalan normal. Namun masih ada provokasi, selebaran-selebaran gelap," ujar Wiranto sebelum memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi terkini Papua dan Papua Barat, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Provokasi dan hasutan tersebut, kata dia, berupa dorongan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk terus menggelar aksi unjuk rasa susulan.

Hal tersebut terus dimonitor, karena pihaknya juga sudah mengetahui siapa pelaku atas aksi provokasi dan penghasutan tersebut.

"Kami sudah memastikan terjadinya unjuk rasa, kerusuhan, kerusakan, pembakaran itu memang dipicu dan diorganisir oleh kelompok-kelompok yang sudah kami jelaskan," ujar Wiranto.

"Ini satu konspirasi antara kekuatan yang ada di luar, Benny Wenda CS di sana yang terus memprovokasi, memberi info-info tidak benar dengan yang ada di dalam, unsur KNPB. Itu sudah sangat jelas," ucap dia.

Adapun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) disebutkan oleh pihak kepolisian menjadi salah satu organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Selain KNPB, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga menjadi organisasi lainnya.

"Kami sudah minta mereka menghentikan aktivitas itu. Hentikan provokasi, menghasut masyarakat Papua dan Papua Barat," kata Wiranto. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/15173981/menkopolhukam-papua-dan-papua-barat-aman-tetapi-masih-ada-provokasi

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke