Belum Tarik Personel BKO di Papua, Ini Pertimbangan Polri

Kompas.com - 06/09/2019, 23:19 WIB
Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura  di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). Pengamanan di asrama tersebut bertujuan untuk menghindari bentrokan antar kelompok warga yang sempat terjadi pada Minggu (1/9/2019) dini hari. ANTARA FOTO/ZABUR KARURUPersonel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). Pengamanan di asrama tersebut bertujuan untuk menghindari bentrokan antar kelompok warga yang sempat terjadi pada Minggu (1/9/2019) dini hari.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri belum menarik personel tugas bawah kendali operasi (BKO) di Papua dan Papua Barat. Langkah penarikan personel BKO sangat tergantung pada situasi di dua provinsi tersebut.

Salah satu yang menjadi pertimbangan polisi adalah rencana pihak asing yang telah merancang aksi kerusuhan hingga 1 Desember.

"Untuk BKO saya sampaikan tadi agenda setting-nya cukup panjang. Tentunya sangat tergantung pada dinamika situasi di sana," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Warga Ambon Antre Foto Bersama Mahasiswa Papua di Acara Karnaval Musik

"Oke misalnya sudah aman. Oktober dia punya agenda setting, Desember dia punya agenda setting, apakah itu tidak dimitigasi secara maksimal, karena desain mereka sudah pasti akan membuat kerusuhan, akan menarik isu HAM di sana," sambung dia.

Dedi mengatakan, total sebanyak 13 satuan setingkat kompi (SSK) atau setara 1.300 personel BKO berada di Papua Barat.

Kemudian, sejumlah 30 SSK atau setara 3.000 anggota ditempatkan di Papua. Jumlah itu belum termasuk anggota yang sehari-hari bertugas di daerah tersebut.

Saat ini, Dedi mengatakan bahwa aparat keamanan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Aparat keamanan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, betul-betul menjamin keamanan di sana dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat juga agar masyarakat tidak terprovokasi," kata dia.

Sebelumnya, polisi mengungkapkan bahwa pihak asing yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat telah merencanakan aksi hingga 1 Desember mendatang.

Sebagai informasi, 1 Desember menjadi hari ulang tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM).

"Di dalam negeri dia mengambil setting tetap mendesain kerusuhan ini sampai 1 Desember," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca juga: Setelah Era Gus Dur, Ada Kekeliruan dalam Memahami Persoalan Papua

Sementara itu, di dunia internasional, pihak asing tersebut juga diduga merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut keterangan polisi, terdapat dua sasaran terduga dalang kerusuhan tersebut, yaitu sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 9 September 2019 dan sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019.

"Agenda setting itulah yang akan mereka desain (untuk) memunculkan isu-isu Papua, isu tentang HAM, isu kerusuhan, isu rasisme, itu diangkat kelompok tersebut meski dalam agenda tersebut enggak ada agenda tentang itu," kata Dedi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X