Kompas.com - 06/09/2019, 17:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat, saat ini Presiden Joko Widodo memiliki alasan kuat untuk tidak menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Menurut Lucius, berbagai penolakan dari masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi dapat menjadi alasan Presiden Jokowi tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

Sebab Surpres menjadi dasar dimulainya pembahasan revisi UU KPK.

"Saya kira penolakan masyarakat atas rencana merevisi UU KPK sudah seharusnya jadi alasan bagi Presiden untuk tidak mengeluarkan Surpres tersebut," ujar Lucius saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Soal Revisi UU KPK, Saut Situmorang: Kalau Memperlemah, Tolak, Titik!

Lucius menjelaskan, revisi UU KPK merupakan usul inisiatif yang berasal dari DPR. Oleh sebab itu, untuk mulai pembahasan maka DPR membutuhkan Surpres.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/ 2018).KOMPAS.com/Reza Jurnaliston Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/ 2018).

Surpres memuat keterangan soal menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai wakil pemerintah dalam proses pembahasan revisi UU KPK.

"Memang mesti ada Supresnya karena di Surpres itulah keterangan soal kementerian yang akan ditugaskan presiden untuk mewakilinya dalam proses pembahasan bersama DPR," kata Lucius.

Baca juga: Usul Revisi UU KPK Disebut Datang dari Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, dan PKB

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan pihaknya belum menerima Surpres terkait pembahasan revisi UU KPK.

Seperti diketahui rencana revisi UU KPK sempat mencuat pada 2017 lalu. Namun rencana tersebut ditunda karena mendapat penolakan keras dari kalangan masyarat sipil pegiat antikorupsi.

Mereka menilai poin-poin perubahan dalam UU tersebut akan melemahkan KPK.

Revisi UU KPK kembali mencuat dan disepakati dalam Rapat Paripurna pada Kamis (5/9/2019).

Kompas TV Seluruh fraksi di DPR setuju Undang - Undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi direvisi.<br /> <br /> Sejumlah poin krusial termuat dalam materi revisi UU KPK. KPK di masa mendatang akan diawasi dewan pengawas yang punya kewenangan khusus memberi izin penyadapan. Apa dampaknya bagi KPK? Dan apa yang bisa dilakukan agar tidak ada lagi upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu?<br /> <br /> Akan dibahas bersama koordinator divisi korupsi politik ICW Donal Fariz dan melalui sambungan skype sudah terhubung dengan wakil ketua DPR Fahri Hamzah. #RevisiUUKPK #KKPK #UUKPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Nasional
Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Nasional
Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Nasional
Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Nasional
Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Nasional
Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Nasional
Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Nasional
Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Nasional
Menanti Tuah Luhut, 'Menteri Segala Urusan' Menjinakkan Minyak Goreng

Menanti Tuah Luhut, "Menteri Segala Urusan" Menjinakkan Minyak Goreng

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

Nasional
Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.