Alissa Wahid: Saat Ini Orang Papua Merasa Nyawanya Tidak Dihargai

Kompas.com - 04/09/2019, 20:40 WIB
Mataram, Kompas.Com Alissa Wahid saat menjadi pembicara di  Kegiatan Konsolidasi dan Pelatihan Fasilitator Desa Tanggap Bencaba (Destana) , Jumat (28/9) di Taman Budaya Mataram Kompas.com/fitriMataram, Kompas.Com Alissa Wahid saat menjadi pembicara di Kegiatan Konsolidasi dan Pelatihan Fasilitator Desa Tanggap Bencaba (Destana) , Jumat (28/9) di Taman Budaya Mataram
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid berpandangan bahwa saat ini tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia memang sangat rendah.

Akibatnya, pemerintah kesulitan dalam mengantisipasi gejolak yang terjadi di Papua.

Hal ini juga diakui oleh Presiden Joko Widodo mengaku bingung mengapa masyarakat Papua memberi penilaian yang berbeda antara dirinya dan pemerintah pusat dalam hal pendekatan terhadap rakyat Papua.

Baca juga: Suryanta Ginting Disebut sebagai Penghubung dengan Media Asing untuk Angkat Isu Papua Merdeka

Lantas, apa yang menyebabkan rasa percaya warga Papua begitu rendah kendati pendekatan berupa dialog dan pembangunan kesejahteraan dianggap berhasil oleh Presiden Jokowi?

Menurut Alissa, persoalan kekerasan dan diskriminasi membuat orang Papua merasa nyawanya tidak dihargai.

Ditambah lagi dengan kasus penembakan terhadap warga sipil dan kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan oleh pemerintah.

"Kita banyak bicara dengan teman-teman Papua. Mereka menyampaikan bahwa salah satu yang melukai hati mereka adalah kenapa bebrapa kali penembakan terjadi di Papua tidak ada kejelasan penindakannya. Jadi ada perasaan bahwa nyawa orang Papua itu tidak dihargai," ujar Alissa saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/9/2019).

Catatan Kompas.com, pada periode 1998 hingga 2016, tercatat lima kasus pelanggaran berat HAM terjadi di Papua.

Lima kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, peristiwa Wasior pada 2001, peristiwa Wamena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, dan kasus Mapenduma pada Desember 2016.

Secara umum, kasus pelanggaran HAM itu terkait cara aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua. Isu disintegrasi yang membayangi Papua memperparah keadaan.

Namun, hingga saat ini tidak jelas upaya penuntasan seluruh kasus tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X