Jaksa Tunjukkan Amplop Uang Cap Jempol Bowo Sidik untuk Kampanye Pileg

Kompas.com - 04/09/2019, 17:43 WIB
Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto salah satu amplop berisi pecahan Rp 20.000 yang rencananya dibagikan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso saat kampanye sebagai calon legislatif. Dokumentasi IstimewaTim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto salah satu amplop berisi pecahan Rp 20.000 yang rencananya dibagikan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso saat kampanye sebagai calon legislatif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto salah satu amplop berisi pecahan Rp 20.000 yang rencananya dibagikan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso ke warga saat kampanye sebagai calon legislatif.

Foto itu diperlihatkan jaksa KPK untuk dikonfirmasi ke orang kepercayaan Bowo Sidik sekaligus Direktur Keuangan PT Inersia Ampak Engineers, Indung Andriani.

Dalam foto yang ditampilkan jaksa KPK, amplop putih itu terlihat memiliki cap jempol di bagian tengahnya.

Baca juga: Pegawai PT IAE Diperintah Bowo Sidik Masukkan Pecahan Rp 20.000 ke Amplop untuk Kampanye

"Kalau yang ini, Bu, uang apa? Ada cap jempolnya nih," tanya jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Iya, yang (amplop berisi) Rp 20.000," jawab Indung.

Indung mengonfirmasi bahwa nilai total pecahan Rp 20.000 tersebut sekitar Rp 8 miliar.

Berdasarkan dakwaan jaksa, sebagian besar sumber uang itu berasal dari gratifikasi terkait jabatan Bowo dan suap dari pejabat PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Menurut dakwaan, Bowo memerintahkan kenalannya bernama Ayi Paryana untuk menukarkan uang senilai Rp 8 miliar itu ke dalam pecahan Rp 20.000.

"Yang memerintahkan untuk mengepak uang ke amplop berisi uang Rp 20.000 kemudian dimasukan ke box amplop kemudian dimasukkan lagi ke dalam kardus yang memerintahkan siapa?" tanya jaksa Ferdian.

"Prinsipnya yang memerintahkan memasukkan ke amplop Pak Bowo. Cuma yang memasukkan kembali kita aja di kantor (PT Inersia) untuk merapikannya," jawab Indung.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X