Soal RUU PKS, Ketua Komisi VII Sebut Ada Keinginan Ganti Nama

Kompas.com - 02/09/2019, 18:21 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher ketika ditemui di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Komisi VIII DPR RI Ali Taher ketika ditemui di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menyebut bahwa pihaknya terus melakukan pengkajian terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS).

Pernyataan Ali Taher merupakan respons atas desakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar RUU PKS segera disahkan.

Ali Taher mengatakan, salah satu pembahasan RUU PKS yang menyita perhatian adalah perubahan nomenklatur atau nama RUU tersebut.

"Dari fraksi-fraksi lain, mengharapkan judul itu tidak PKS, tapi Undang-Undang Pembinaan, Pengawasan, dan Ketahanan Keluarga," ujar Ali Taher di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Kerja Sama Komisi III dan Komisi VIII DPR Jadi Kendala Belum Disahkannya RUU PKS

Dia mengatakan, Komisi VIII DPR sudah melakukan pendalaman untuk bahasan-bahasan tersebut baik secara judul, substansi, maupun fisiologis.

Permintaan agar UU tersebut disahkan September 2019 juga dinilai Ali Taher masih memungkinkan.

Namun, masih ada beberapa hal yang belum dapat memuluskan langkah tersebut. Kendala itu antara lain belum sepakatnya beberapa fraksi terhadap nama yang dipilih.

"Kami sedang bicarakan konsentrasi politik DPR. Ada fraksi-fraksi yang menyetujui, belum, dan masih pendalaman. Makanya perlu kami bahas lagi," kata Ali.

"Pasti optimistis (disahkan September) tapi konfigurasi di DPR itu kan bermacam-macam fraksi, punya pandangan masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi VIII Pastikan RUU PKS Tak Legalkan Seks Bebas

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambesi meminta DPR segera mengesahkan UU PKS pada September ini.

"Harapan saya bulan September RUU PKS bisa disahkan. Saya mohon kepada Ketua Komisi VIII DPR, saya titip mohon dipercepat," ujar Yohana saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Perempuan  Anggota DPR, DPD, dan DPRD Hasil Pemilu 2019 di Hotel Menara Peninsula, Senin (2/9/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X