Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Capim KPK 2019-2023 Dinilai sebagai Pansel Terburuk yang Pernah Ada

Kompas.com - 01/09/2019, 13:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) periode 2019-2023 disebut sebagai pansel terburuk yang pernah ada dalam penjaringan capim KPK yang sedang dilakukan saat ini.

"Saya khawatir di antara pansel terdahulu, ini pansel terburuk yang pernah ada yang mungkin pula potensi untuk memunculkan kualitas KPK yang sama buruknya," kata Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto dalam diskusi Formappi di Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Baca juga: Ketum PBNU: Pilihlah 10 Nama Capim KPK yang Tanpa Beban Masalah

Apalagi, kata dia, di antara para anggota pansel yang diangkat oleh Presiden Jokowi itu, lebih banyak yang dipertimbangkan berdasarkan aspek keilmuan mereka dibandingkan profesionalismenya.

Menurut dia, kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh pansel seperti Yenti Garnasih, Indriyarto Seno Adji, maupun Hendardi memang sudah tidak diragukan.

Namun dari segi profesionalisme untuk terhindar dari konflik kepentingan perlu dipertanyakan.

Baca juga: Aktivis Minta Jokowi Tak Loloskan Capim KPK yang Tak Berintegritas

Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto saat menjadi pembicara di diskusi Formappi, Minggu (1/9/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto saat menjadi pembicara di diskusi Formappi, Minggu (1/9/2019).

Yenti merupakan tenaga pengajar bagi penyidik Polri sejak tahun 2003. Sedangkan Hendardi dan Indriyarto merupakan penasehat ahli Kapolri.

Presiden, kata dia, seharusnya memilih pansel bukan hanya berdasarkan disiplin keilmuan tetapi juga integritas dan profesionalismenya.

"Kalau pansel KPK berfokus kepada kemampuan teknis, saya tidak heran mereka pilih (meloloskan) dari kepolisian, jaksa, kehakiman," terang dia.

Baca juga: Dinamika Uji Publik Capim KPK, Perdebatan Ide hingga Klarifikasi Rumah Mewah

"Sebab dalam konteks teknis penegakkan hukum, mereka paling paham tapi untuk keberanian apa mereka punya kapasitas extra ordinary? Karena KPK hadir di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum," lanjut dia.

Dia menyebutkan, salah satu harapan masyarakat yang meneruskan kepemimpinan KPK saat ini adalah Laode M Syarif, tetapi telah gagal.

"Saya gak ragu tampaknya pansel berfokus pada kemampuan teknis. Kalau soal itu kita gak ragu sama polisi jaksa. Tapi kenapa pansel menutup mata terhadap fakta kepada kandidat yang menolak LHKPN, bahkan ada yang terindikasi berbohong di depan wawancara dan uji publik," pungkas dia.

Baca juga: Sosok Roby Arya, Capim yang Pernah Ikut Seleksi 3 Jabatan di KPK

Pansel capim KPK sendiri mendapat banyak sorotan dari publik karena dianggap telah meloloskan capim KPK yang bermasalah.

Adapun 20 orang capim KPK baru saja menyelesaikan seleksi wawancara dan uji publik pada 26-29 Agustus 2019.

Rencananya, pansel akan mengirimkan 10 orang yang lolos seleksi tersebut pada 2 September 2019 ini kepada Presiden Jokowi.

Dari 10 orang itu, nantinya mereka akan mengikuti fit and proper test di DPR untuk menentukan 5 orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Kompas TV Menantikan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak pihak berharap tinggi, pada panitia seleksi calon pimpinan KPK.<br /> Tak heran jika aksi unjuk rasa pro dan kontra terhadap upaya pansel capim KPK masih bergulir.<br /> Pada Jumat (30/8) sore, salah satu kelompok pengunjuk rasa mendukung pansel capim KPK agar dapat memilih pimpinan yang berani. Sementara kelompok lainnya, menuntut wadah pimpinan KPK dibubarkan karena dituding mengganggu proses pemilihan capim KPK.<br /> <br /> Kelompok yang terdiri dari badan eksekutif mahasiswa dan wadah pegawai KPK ini menilai, satu-satunya solusi adalah 10 orang capim KPK dengan rekam jejak bersih dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com