Presiden Didesak Kedepankan Pendekatan Damai Terkait Gejolak di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak Presiden Joko Widodo mengedepankan pendekatan damai dan bermartabat dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Gufron menilai pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui jalan dialog. Oleh sebab itu, rencana Presiden Jokowi bertemu dengan tokoh-tokoh Papua perlu segera dilaksanakan.

"Imparsial mendesak penegasan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan pendekatan damai dan bermartabat guna menyelesaikan konflik Papua yang harus diwujudkan melalui jalan dialog," ujar Gufron kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Ricuh Papua, Presiden Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Perusuh

Menurut Gufron, pertemuan tersebut sangat penting dalam rangka mengedepankan penyelesaian permasalahan sosial, politik, dan keamanan di Papua secara damai dan bermartabat.

Sebab, masalah papua yang demikian kompleks membutuhkan penanganan yang jauh dari pendekatan kekerasan.

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya ada empat sumber konflik Papua.

Keempat sumber konflik tersebut ialah sejarah integrasi, status, dan integritas politik; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; kegagalan pembangunan; marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

Baca juga: Soal Peristiwa Papua, Media Diminta Sajikan Pemberitaan yang Menyejukkan

"Langkah ini penting dalam rangka mengedepankan penyelesaian permasalahan sosial politik dan keamanan di Papua secara damai dan bermartabat," kata Gufron.

"Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo harus mempertegas komitmennya dalam penyelesaian masalah Papua melalui jalan dialog," tutur dia.

Seperti diberitakan, unjuk rasa masyarakat masih terjadi di Papua sejak Senin (19/8/2019) yang dipicu dari peristiwa pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019).

Dalam peristiwa tersebut, diduga terjadi tindakan represif dan diskriminatif oleh aparat kepolisian serta anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).

Hal itu memicu aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di Manokwari dan Jayapura pada Senin (19/8/2019). Bahkan, massa juga membakar gedung DPRD Papua Barat.

Pemerintah pun memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat. Pemerintah beralasan kabar hoaks tentang kerusuhan di Papua dan Papua Barat masih banyak beredar di masyarakat.

Kendati demikin, situasi di Papua semakin memanas. Aksi protes atas dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua kembali terjadi di Jayapura, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Percaya Warga Papua Cinta Damai

Setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Laporan wartawan Kompas.com Dhias Suwandi di Jayapura, massa juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura. Massa mengarah ke kantor Gubernur Papua.

Aksi demo di Jayapura kali ini diikuti ratusan orang yang berkumpul dari berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura, serta perwakilan dari mahasiswa.