Papua Masih Bergejolak, Stafsus Presiden Salahkan Pemerintah Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengungkap ada persoalan lain yang membuat Papua dan Papua Barat masih bergejolak hingga saat ini.

Awalnya, ia mengakui gejolak di Bumi Cenderawasih karena ada dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu. Namun, persoalan itu sudah selesai karena pelaku sudah diproses hukum.

Kini, ia menilai kasus itu dijadikan momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan kemarahan terhadap pelayanan pemerintahan daerah Papua dan Papua Barat.

"Masyarakat kenapa sekarang berontak marah? Karena ada hal-hal yang mereka selama ini sakit hati. Karena ada hal-hal (pada pemerintah daerah yang) belum beres," kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Terkait Kerusuhan di Jayapura, 30 Orang Pengunjuk Rasa Diamankan Polda Papua

Lenis mencontohkan dana otonomi khusus yang dinilai tidak disalurkan secara transparan. Ia mempertanyakan bantuan afirmasi kepada kelompok perempuan, agam, dan adat yang harusnya mendapatkan 6 persen dari alokasi dana otsus.

"Sampai hari ini, Menteri Dalam Negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi 6 persen. Tapi sampai hari ini belum ada lapor (dari Gubernur Papua dan Papua Barat)," ujar Lenis.

"Berarti ini kan harus audit dulu. Ada 6 persen itu siapa yang pakai? Siapa yang gunakan dana itu?" lanjut dia.

Selain persoalan dana otsus, pemerintah Papua juga seakan tidak memperjuangkan nasib para honorer yang jumlahnya mencapai 12.000 orang. Hal ini ditandai tidak pernahnya Gubernur Papua Lukas Enembe berkirim surat kepada Presiden Jokowi ataupun menteri.

Baca juga: Cerita Pengungsi Pasca-kerusuhan Jayapura, Trauma dan Ketakutan

Kemudian, persoalan pengangguran di Papua serta pembinaan kewirausahaan yang tidak berjalan turut menjadi akar masalah masyarakat tanah Papua menjadi bergejolak.

"Sekarang kami mempertanyakan Gubernur punya kewenangan untuk kepala dinas provinsi, kepala dinas pekerjaan umum, kabupaten, berapa orang asli Papua yang dia siapkan untuk pengusaha sukses? Tidak ada. Jadi ini akar masalah, memang menumpuk di tanah Papua," papar Lenis.

Lenis berharap setelah gejolak yang terjadi ini, Pemerintah Provinsi Papua bisa memperbaiki kinerja ke depan.

ANTARA FOTO/INDRAYADI TH Seorang warga mengamati Kantor Bea Cukai Papua serta sejumlah mobil yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat (30/8/2019). Sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar saat aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Jayapura, Kamis kemarin, masih terkait memprotes dugaan tindak rasisme kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Baca juga: 7 Fakta Kerusuhan Jayapura, dari Listrik Padam hingga Mengungsi di Markas TNI AL

Terjadi kerusuhan di beberapa kota, antara lain Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Mimika. Selain itu, demo di Kota Jayapura juga berakhir ricuh pada Kamis (29/8/2019).

Aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi ribuan peserta aksi unjuk rasa yang sempat menginap Kantor Gubernur Papua, Jumat (30/8/2019) ini. Hal itu untuk mencegah bentrokan antarmassa di sana.

Massa diketahui membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang bersebelahan dengan kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Masih dari sumber yang sama, tidak hanya membakar kantor serta fasilitas layanan publik, pendemo juga membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Jalan Raya Abepura.