Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, saat ditemui di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim kajian terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.
Selain soal legislasi atau dasar hukum, salah satu aspek yang akan dikaji yakni terkait pembiayaan anggaran pemindahan ibu kota.
Kepala Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, mengakui adanya kekhawatiran bahwa hal tersebut nantinya akan menjadikan ibu kota baru sekaligus sebagai pusat bisnis.
"Kekhawatiran kami, kemarin sudah ada diskusi, jangan sampai memindahkan masalah yang ada di Jakarta ini dipindahkan ke ibu kota yang baru," ujar Inosentius saat ditemui Kompas.com, Jumat (30/8/2019).
"Kalau dilihat dari kerangkanya (kajian dari pemerintah), itu (ibu kota baru) juga akan menjadi kota bisnis kelihatannya," tutur dia.
Inosentius menilai keterlibatan swasta terlalu besar dalam pembiayaan pemindahan ibu kota, yakni 81 persen dari total anggaran.
Sementara sebesar 19 persen pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dia enggak mau rugi juga, 81 persen berarti kan dia akan mengembangkan itu sebagai kota bisnis juga dan itu sama juga memindahkan persoalan di Jakarta, 50 atau 70 tahun kemudian terjadi lagi di Kalimantan Timur," kata dia.
Menurut Inosentius skema kajian pembiayaan yang diserahkan oleh pemerintah belum terlalu jelas. Oleh sebab itu pihaknya akan mengkaji lebih dalam dan menyusun usulan alternatif.
Ia mengatakan, skema pembiayaan anggaran pemindahan ibu kota menjadi salah satu isu prioritas kajian selama lima tahun ke depan.
"Kami di Badan Keahlian, karena kami sebagai think tank-nya DPR, maka kami menganggap ini menjadi isu yang prioritas selama lima tahun ke depan. Jadi tidak berhenti pada selesainya UU nanti tapi juga akan terus ada kajian yang kami lakukan dari banyak perspektif," ucapnya.
Dari kajian yang disusun oleh pemerintah, disebutkan bahwa pembiayaan ibu kota negara tidak akan didominasi oleh APBN, tapi mengutamakan peran swasta dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Pembiayaan yang bersumber dari APBN dilakukan secara multi-years dan tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya.
Selain itu pemerintah akan mengundang kerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset.
Presiden Joko Widodo mengatakan, total kebutuhan untuk membangun ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.
Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Unjuk rasa di Jayapura, Papua, diwarnai aksi pembakaran sejumlah gedung dan pelemparan batu. Gedung kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura, dibakar massa pengunjuk rasa yang menolak aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.<br /> Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.<br /> Saat aksi unjuk rasa berlangsung seluruh anggota majelis rakyat Papua sedang melakukan kunjungan kerja.<br /> Usai berunjuk rasa di depan Gedung Majelis Rakyat Papua, massa pun bejalan menuju kantor Gubernur Papua, di Kota Jayapura. Sebelum menuju kota Jayapura, massa berkumpul di Sentani dan berjalan kaki menuju kantor DPR dan gubernur Papua.<br /> Unjuk rasa sempat menutup akses jalan dari Abepura menuju Kota Jayapura ditutup.<br /> Sejumlah sekolah memilih memulangkan siswanya dan sejumlah toko memilih untuk tutup. 2. Kapolri Jenderal Tito Karnavian membenarkan satu orang anggota TNI dan 3 polisi terluka saat mengamankan unjuk rasa di Deiyai, Papua.<br /> 1 anggota TNI gugur, 4 anggota polisi luka-luka, dan seorang warga tewas ketika unjuk rasa berlangsung.<br /> 3 anggota polisi dan 1 orang anggota TNI terluka akibat terkena busur anak panah saat massa menyerang mobil anggota TNI dan merampas 10 senjata api yang ada di dalamnya.<br /> Serangan busur panah tak hanya melukai anggota TNI dan polri, tetapi juga 3 orang masyarakat. Polisi menduga ada kelompok senjata yang menunggangi unjuk rasa di Deiyai, Papua, hingga berujung ricuh. 2 anggota polisi dan 2 anggota TNI yang terluka saat menjaga unjuk rasa di deyai/ papua/ sudah dievakuasi ke RSUD Mimika untuk mendapat perawatan intensif.<br /> Sementara jenazah satu anggota TNI yang tewas dalam tugas pengamanan sudah dibawa ke kampung halaman di Palembang. Menko Polhukam meminta unjuk rasa masyarakat di Papua tidak menggunakan senjata tajam karena selain membahayakan aparat juga membahayakan masyarakat sendiri.<br /> Pemerintah memastikan proses hukum untuk kasus rasisme akan berjalan tegas. Sementara itu, Wiranto menegaskan menolak tuntutan referendum dalam unjuk rasa di Deiyai, Papua. 3. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, membenarkan adanya lahan milik adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang dekat dengan lokasi ibu kota baru, di Kalimantan Timur.<br /> Menurut Fadli Zon, Hashim Djojohadikusumo sudah puluhan tahun memiliki lahan di dekat lokasi ibu kota baru, melalui salah satu perusahaannya.<br /> Fadli membantah jika ada deal politik antara Jokowi dan Prabowo terkait lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebelumnya Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, mengatakan ada lahan yang dikuasai Prabowo dan Hashim di kawasan tersebut. Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Negara, Sofyan Djalil, mengatakan masih akan memeriksa soal adanya keberadaan lahan milik Prabowo Subianto di lokasi ibu kota baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Bakal Ada Aksi Lanjutan, Massa yang Nginap di Kantor Gubernur Papua Dievakuasihttps://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/11241601/bakal-ada-aksi-lanjutan-massa-yang-nginap-di-kantor-gubernur-papuahttps://asset.kompas.com/crops/MwnkiTdG1FLg7BINOs5SYltNIDc=/0x100:1200x900/195x98/data/photo/2019/08/19/5d5a77d2bbb60.jpg