Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: 61,7 Persen Responden Nilai Kinerja KPK Setahun Terakhir Lebih Baik

Kompas.com - 29/08/2019, 22:29 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 61,7 persen dari 1.220 responden survei LSI menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik selama setahun terakhir ini.

Menurut Burhanuddin, responden diberi pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak melihat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya sekarang ini menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding tahun lalu?"

"Penilaian atas kinerja KPK setahun terakhir secara umum positif ya, mereka yang menilai bahwa KPK dalam setahun terakhir kinerjanya lebih baik atau jauh lebih baik itu mencapai 61,7 persen lebih baik dan 5,6 persen jauh lebih baik," kata Burhanuddin dalam diskusi Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Capim KPK Sebut OTT KPK Marak karena Personel Penindakan Lebih Banyak

Di sisi lain, menurut dia, KPK merupakan lembaga yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

Dalam wawancara tatap muka terhadap responden pada 11-16 Mei 2019 itu, responden juga diberi pertanyaan, "Seberapa percayakah Ibu/Bapak dengan lembaga di bawah ini?" 

Hasilnya, 62 persen responden menyatakan cukup percaya dan 22 persen sangat percaya dengan KPK.

"Apa poinnya ketika kita sampaikan poin ini? Jangan main-main terhadap masa depan KPK. Karena dibanding lembaga lain KPK yang paling tinggi tingkat kepercayaannya," kata Burhanuddin.

Urutan kedua ditempati oleh presiden. Ia memaparkan, 59 persen responden cukup percaya dan 20 persen sangat percaya terhadap presiden.

Kemudian, polisi, yaitu 64 persen responden yang cukup percaya dan 15 persen sangat percaya terhadap lembaga tersebut.

"Polisi trust-nya juga sekitar 79 persen tapi persentase komanya lebih unggul presiden," kata Burhanuddin.

Baca juga: Hendardi Minta Polisi Tak Proses Hukum Jubir KPK dan Aktivis Antikorupsi

Pengadilan menempati peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya publik. Tingkat kepercayaannya, 60 persen responden cukup percaya dan 11 persen sangat percaya dengan pengadilan.

Di urutan keempat ada DPR. Menurut Burhanuddin, 53 persen responden cukup percaya dan 8 persen sangat percaya dengan DPR.

Peringkat kelima ditempati partai politik. Sebanyak 47 persen responden menyatakan cukup percaya dan 6 persen sangat percaya dengan partai politik.

"Jadi, kalau misalnya ada skenario untuk mengamputasi, mengganggu, melemahkan KPK, maka akan berhadapan dengan sentimen publik yang positif terhadap KPK, pesannya itu, termasuk kalau DPR dan parpol misalnya bermain-main dengan masa depan pemberantasan korupsi, publik yang menjadi pendukung utama KPK bisa bereaksi," papar Burhanuddin.

LSI melakukan survei ini dengan metode pengambilan sampel populasi, multistage random sampling.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini yaitu 2,9 persen. Artinya, temuan angka survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com