Anggota Dewan dari PKS: Seluruh Anggota DPR Harus Oposisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR terpilih dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan bahwa seluruh anggota DPR harus menjadi oposisi pemerintah.

Hal tersebut perlu dilakukan, kata dia, agar DPR bisa menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan.

"Sejak awal, anggota DPR dibagi dua, koalisi dan opsosisi. Karena pada kenyataannya nanti kita akan sepakat dalam berbagai isu dan berbeda pendapat dalam berbagai isu. Sangat memungkinkan DPR semuanya oposisi dalam pengawasan," kata Suryadi dalam acara diskusi bertajuk "Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat?" di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Cerita Athari Gauthi, dari Sumbar Lolos ke Senayan Tanpa Politik Uang

Suryadi yang merupakan mantan calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2013 ini juga mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi diri sendiri di parlemen untuk menyuarakan aspirasi daerah pemilihan (dapil)-nya.

"Saya tidak setuju kalau ada dikotomi oposisi koalisi di DPR," kata dia.

Namun, kata dia, partai pengusungnya, yakni PKS, sejauh ini menyatakan berada di luar pemerintahan.

Hanya saja bagi anggota DPR, kata dia, seharusnya dari partai mana pun, dalam fokus pengawasan jangan sampai terus berkoalisi dengan pemerintah.

Baca juga: HUT ke-74 DPR, Rapat Paripurna Molor dan Hanya Dihadiri 110 Anggota

Menurut dia, ada hal-hal yang bisa dijalankan sebagai koalisi dan oposisi terhadap pemerintah saat DPR menjalankan fungsinya.

"Ketika fungsi penganggaran, kami berkoalisi dengan eksekutif dalam menetapkan anggaran, tapi fungsi pengawasan seharusnya DPR menjadi oposisi pemerintah. Kami akan jalankan dengan baik," kata dia.

Suryadi Jaya Purnama sendiri merupakan anggota DPR terpilih dari dapil NTB.

Ia pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur NTB pada 2013 bersama Johan Rosihan.

Suryadi sendiri disebut-sebut akan menjadi pengganti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di parlemen periode 2019-2024 yang juga sebelumnya berasal dari dapil NTB.