Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Manfaatkan Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 29/08/2019, 08:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, energi yang digunakan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan lebih ramah lingkungan.

Pemerintah akan memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi dan untuk mengurangi pencemaran udara.

"Kalau listrik basenya diharapkan dari renewable," ujar Bambang saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/219).

Baca juga: Ibu Kota Baru, di Tengah Isu Deal Politik dan Kongkalingkong Swasta

Salah satu yang akan dijajal pemerintah adalah menggunakan panel tenaga surya.

"Targetnya mau pake surya. Kita coba yang perkebunan, panel (surya)," kata dia.

Selain itu, juga dimanfaatkan energi yang rendah karbon lainnya seperti gas dan biomassa.

Menurut Bambang, penggunaan biomassa bisa didorong di Kaltim karena banyak terdapat lahan kelapa sawit.

"Biomassa bisa dari limbah cangkang sawit. Kan ada perkebunan sawit," kata Bambang.

Baca juga: Uang Muka Ibu Kota Baru Rp 865 Miliar, untuk Apa Saja?

 

Sementara itu, untuk efisiensi dan konservasi energi diperlukan Green Building Design.

Hal ini ditempuh melalui penerapan Circular Water Management System, Efficient Lighting System, dan District Cooling System.

Pemerintah juga akan menjadikan ibu kota baru sebagai kota yang berorientasi pada transportasi publik.

Baca juga: Bagaimana Tingkat Kejahatan di Kalimantan Timur Ibu Kota Baru? Ini Data Polri

Kendaraan tersebut meliputi kendaraan berbasis rel, juga kendaraan tidak bermotor seperti sepeda dan pedestrian yang terintegrasi.

Pemerintah memiliki konsep "forest city" untuk ibu kota baru. Dengan konsep ini, maka akan lebih banyak ruang terbuka hijau.

Pemerintah menargetkan minimal 50 persen area ibu kota baru nantinya dijadikan RTH.

Adapun RTH yang akan dibangun meliputi taman rekreasi, ruang terbuka hijau, kebun binatang, taman botani, dan kompleks olahraga yang terintegrasi dengan bentang alam yang ada seperti kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca juga: Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bisa Dibatalkan jika DPR Tak Sepakat

Bambang mengatakan, karena konsepnya hutan, maka akan banyak ditanam pohon-pohon baru di sana. Termasuk merehabilitasi Bukit Soeharto.

Kawasan tersebut memang hutan lindung, namun sudah terjamah tangan "pengganggu" yang membangun tambang batu bara dan hutan sawit.

Bambang mengatakan, pemerintah sengaja memasukkan Bukit Soeharto ke dalam area yang telah mereka patok sebagai ibu kota baru.

"Bukit Soeharto dimasukkan, tapi bukan buat dipakai. Tapi buat direhabilitasi," kata Bambang. 

Kompas TV Wakil ketua umum partai Gerindra, Edhy Prabowo membenarkan jika Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo memiliki lahan di lokasi ibu kota yang baru di Kalimantan Timur.<br /> <br /> Namun, ia membantah jika penunjukan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai pengganti Jakarta terkait dengan negosiasi politik antara Jokowi dan Prabowo usai pilpres 2019. #IbuKotaBaru #PenajamPaserUtara #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com