Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Keterlibatan presiden dibutuhkan

Anggota pansel, Al Araf, menilai, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil terkait seleksi capim KPK.

"Pansel dibentuk oleh Presiden dan bekerja secara independen. Namun, menurut saya Presiden perlu juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam konteks penyeleksian 20 capim KPK saat ini yang akan mengerucut menjadi 10 nama nantinya," ujar Al Araf di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail

Menurutnya, aspirasi dari masyarakat sipil terhadap rekam jejak 20 capim KPK perlu menjadi perhatian Jokowi agar arah pemberantasan korupsi menjadi lebih jelas.

Aspirasi masyarakat sipil, lanjut Al Araf, terhadap rekam jejak capim KPK saat ini menjadi perhatian publik.

Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, menurutnya, penting juga mendengarkan aspirasi-aspirasi tersebut.

"Perlu mempertimbangkan masukan masyarakat sipil. Bukan suatu yang salah kalau Presiden berdiskusi dengan pansel, tapi bukan sebuah keharusan juga," paparnya kemudian.

Baca juga: Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Diberitakan, Koalisi Kawal Capim KPK meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Pansel terkait 20 nama capim KPK yang lolos profile assessment.

"Dari mana Pansel bisa menentukan indikator apa yang menentukan 20 nama itu terpilih dengan berbagai catatan yang sudah kita sampaikan," kata anggota koalisi, Kurnia Ramadhana.

Koalisi menganggap, dari 20 nama itu, masih ada calon-calon yang diduga bermasalah masih lolos tes profile assessment.

Baca juga: Pansel Capim KPK: Kami Enggak Ada Kuota untuk Polisi

Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga terdahulu dan calon yang diduga mengancam pegawai KPK.

"Presiden Jokowi merupakan kepala negara yang harus memastikan lembaga negara yang ada benar-benar bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Anggota koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Gita Putri, menambahkan, Presiden jangan sampai lepas tangan dalam mengawasi kinerja Pansel Capim KPK.

"Presiden Jokowi berkepentingan dengan adanya KPK dan komisoner yang berintegritas. Karena KPK berintegritas mampu meningkatkan kualitas pembangunan. Apabila pembiaran yang dilakukan oleh Jokowi pada Pansel yaitu dengan membiarkan Pansel bekerja saja, justru bisa menjadi bumerang," kata Gita.