Soal Ibu Kota Baru, Pemerintah Diminta Antisipasi Arus Urbanisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengantisipasi arus urbanisasi yang kemungkinan muncul setelah ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Menurut peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy, Vunny Wijaya, kemungkinan penduduk yang berpindah tak hanya dari Kalimantan tetapi juga dari luar Pulau Kalimantan mengingat selama ini Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu banyak membangun sarana-prasarana dalam menunjang kebutuhan ibu kota baru.

"Pembangunan permukiman warga akan diitingkatkan, pembangunan sekolah dan universitas dan lain-lain. Lapangan kerja akan banyak dibuka seiring pembangunan bertahap yang dilaksanakan," papar dia, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Mengungkap Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir

Pembangunan ini pula yang akan menarik masyarakat di luar Pulau Kalimantan untuk datang ke ibu kota baru. Kalimantan Timur diprediksi akan mengalami kemajuan yang pesat.

Oleh karena itu, kata dia, kajian yang mendalam dalam menyusun masterplan pemindahan ibu kota dan adanya kebijakan pengembangan kawasan perkotaan yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari arus urbanisasi yang tinggi.

Hal ini penting untuk mematangkan konsep pembangunan ibu kota dari awal.

Bappenas dan kementerian/lembaga di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai perlu membangun kesepahaman terlebih dahulu dalam membicarakan secara intensif terkait perencanaan pengembangan tata kota.

Penataan komprehensif calon ibu kota baru sangat penting untuk tidak mengulangi masalah yang sama seperti di Jakarta dan lebih matang dalam memfasilitasi fungsinya sebagai ibu kota.

Misalnya, kata dia, terkait tata ruang, saluran air, jalur transportasi, transportasi umum yang terintegrasi, ruang hijau, ruang publik, keamanan dan kenyamanan, kawasan permukiman dan komersial.

Kemudian tempat pembuangan sampah, fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, pasar), sarana yang ramah anak, perempuan, lansia maupun penyandang disabilitas, dan fasilitas Internet.

"Menurut saya, ibu kota baru berpeluang besar untuk dirancang dengan baik dan komprehensif sejak awal selain belajar dari pengalaman di Jakarta," kata dia.

Baca juga: Peneliti: Jokowi Perlu Bentuk Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota

Pengamat sosial dan budaya dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Agnes Setyowati, Senin, menyatakan, ibu kota baru yang identik dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan di berbagai sektor, terutama ekonomi, akan menjadi tujuan banyak orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian mereka.

Oleh karena itu, sama seperti Jakarta, ibu kota baru akan kedatangan warga dari wilayah lain. 

"Tentu saja masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia akan berdatangan ke Kalimantan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka sehingga masyarakat lokal harus siap ‘berkompetisi’ secara positif dengan masyarakat dari wilayah lain," tutur dia.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan itu berpesan agar pemerintah memperhatikan masalah kependudukan dan sosial sehingga dapat menekan kesenjangan sosial.

Selain itu, menurut dia, masuknya penduduk dari luar Kalimantan akan membuat ibu kota baru Indonesia ini menjadi pusat budaya baru dengan masyarakatnya yang multikultural.

Ia menganggap, hal itu tentu akan memunculkan fenomena sosial budaya yang khas karena berbagai budaya dari luar ibu kota akan masuk dan melebur dengan budaya setempat.

"Masyarakat lokal harus siap bernegosiasi dengan derasnya arus budaya yang masuk dari berbagai daerah," kata Agnes.

Ia pun berpesan agar pemerintah memikirkan regulasi tentang pelestarian lingkungan supaya tidak terjadi deforestrasi (penebangan hutan) secara besar-besaran demi membangun ibu kota baru. 

Baca juga: Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Fahri Hamzah Bilang Mohon Maaf Pak, Bukan Begitu Caranya...

Menurut Agnes, hal itu sangatlah penting mengingat Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan sangat luas dan hijau.

Hutan tersebut merupakan habitat tumbuhan dan hewan liar, salah satunya hewan khas Indonesia yaitu orangutan.

"Pemerintah wajib mempertimbangkan hal ini mengingat dalam skala global dunia sedang mengalami permasalahan lingkungan, salah satunya seperti global warming," kata Agnes.

Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.